Aksesi OECD, BPOM Perkuat Koherensi Regulasi

Aksesi OECD menjadi salah satu fokus BPOM melalui penguatan koherensi regulasi dan kerja sama internasional di bidang pangan. Komitmen itu disampaikan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM, Lynda K. Wardhani, saat menjadi panelis dalam OECD–Indonesia Strategic Forum on Food Standards and Certification Policies di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Lynda menjelaskan bahwa forum yang berlangsung pada 4–5 November 2026 itu mempertemukan kementerian/lembaga, pakar dari negara anggota OECD, pelaku usaha termasuk UMKM, serta lembaga sertifikasi dan penilaian kesesuaian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia, termasuk kajian Komite Perdagangan OECD atas keterbukaan pasar Indonesia.

Dalam Sesi 3 bertajuk Strengthening Implementation: International Experience and Practical Solutions, Lynda menegaskan bahwa fasilitasi perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan dua tujuan yang saling melengkapi. “Bagi BPOM, memperkuat standar dan sertifikasi pangan berarti menemukan keseimbangan yang tepat, yaitu memfasilitasi perdagangan sekaligus menjaga perlindungan kesehatan masyarakat dan konsumen,” ujarnya.

Koherensi regulasi untuk aksesi OECD

Lynda menyebut aksesi OECD sebagai peluang memperbaiki tata kelola regulasi, memperkuat kerja sama kelembagaan, dan meningkatkan kepercayaan internasional. BPOM memiliki dua modal dalam kerangka kerja sama tersebut, yakni menjadi otoritas pertama dari negara berkembang yang ditetapkan sebagai WHO-Listed Authority serta menjadi anggota Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S).

BPOM saat ini terlibat dalam komite OECD yang membahas Kebijakan Konsumen, Kebijakan Regulasi, Perdagangan, Kimia, dan Bioteknologi. Pada jalur bilateral, BPOM menjalin kerja sama dengan enam entitas di lima negara anggota OECD, termasuk United States Food and Drug Authority (US-FDA), yang menetapkan BPOM sebagai lembaga penerbit sertifikat ekspor rempah Indonesia.

Lima pendekatan penguatan standar pangan

Dalam forum itu, BPOM memaparkan lima pendekatan untuk memperkuat implementasi standar dan sertifikasi pangan. Pendekatan tersebut mencakup koordinasi lintas sektor, transparansi regulasi, layanan digital berbasis risiko, penerapan standar internasional dan saling pengakuan, serta pembelajaran dari pengalaman negara anggota OECD.

Sepanjang 2026, BPOM menotifikasikan dua rancangan regulasi ke WTO, yakni batas maksimum cemaran mikroba pada pangan olahan dan informasi nilai gizi pada label pangan olahan. BPOM juga mengembangkan layanan digital berupa registrasi produk terintegrasi OSS, Istana UMKM, SKE elektronik, SKI melalui INSW, dan BPOM Mobile.

Lynda menilai saling pengakuan atas hasil pengujian dan penilaian kesesuaian dapat mengurangi duplikasi prosedur dan biaya kepatuhan dengan tetap menjaga kompetensi teknis serta pengamanan regulasi. “Aksesi ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola regulasi. Koherensi regulasi itu esensial, kerja sama internasional menjadi pendorong, dan implementasi sama pentingnya dengan desain,” tegasnya.

Baca berita lain di Kesehatan