Luhur Istighfar Pimpin Ekspose Empat Perkara di Jatim

Empat pengajuan perkara pidana umum dari tiga satuan kerja kejaksaan di Jawa Timur disetujui untuk dihentikan penuntutannya melalui keadilan restoratif. Persetujuan itu dibahas dalam ekspose bersama di Surabaya pada Rabu (4/11/2026), dengan Luhur Istighfar sebagai pemimpin kegiatan.

Luhur Istighfar selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjelaskan, seluruh pengajuan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Pertimbangannya meliputi status tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana maksimal lima tahun atau denda kategori ringan, kesepakatan perdamaian, serta respons positif masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., jajaran Bidang Tindak Pidana Umum, para kepala kejaksaan negeri, dan jajaran pidana umum dari tiga satuan kerja pengusul. Perkara yang dibahas diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dan Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Empat pengajuan perkara di Jawa Timur

Catatan pengajuan menunjukkan dua perkara terkait penipuan atau penggelapan. Keduanya berasal dari Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Kejaksaan Negeri Nganjuk, dengan dasar Pasal 492 atau Pasal 486 KUHP.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan perkara lain yang berkaitan dengan penggelapan dengan pemberatan, penggelapan, atau penipuan. Perkara tersebut merujuk pada Pasal 488, Pasal 486, atau Pasal 492 KUHP.

Satu pengajuan dari Kejaksaan Negeri Nganjuk berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dasar hukumnya ialah Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Rehabilitasi dan pidana kerja sosial

Untuk perkara narkotika, Luhur Istighfar menyetujui penyelesaian melalui rehabilitasi berdasarkan keadilan restoratif di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP). Keputusan itu mempertimbangkan terpenuhinya persyaratan dan hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) setempat.

Ekspose tersebut turut membahas kesiapan penerapan sanksi pidana kerja sosial. Penerapannya diarahkan sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan sekaligus pembinaan bagi pelaku. Sanksi dan pembinaan pascapenyelesaian perkara diharapkan membentuk perilaku yang lebih baik, menumbuhkan tanggung jawab sosial, serta memulihkan hubungan pelaku dengan lingkungan masyarakat.

Baca berita lain di Hukum