Dana Desa Purbalingga Capai Rp 333 Miliar untuk 224 Desa

Dana Desa Purbalingga pada 2019 mencapai Rp 237.221.605.000. Bersama Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 96.584.816.000, total anggaran yang dibagikan untuk 224 desa di Kabupaten Purbalingga mencapai kurang lebih Rp 333 miliar. Penjelasan itu disampaikan Kepala Dinpermasdes Purbalingga, Drs Muhammad Najib MSi, dalam Sosialisasi ADD dan DD di Pendopo Dipokusumo, Jumat (22/2).

Najib mengatakan Dana Desa Purbalingga tahun ini harus banyak diarahkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai. Program tersebut menyasar pemberdayaan masyarakat marjinal atau miskin melalui kegiatan produktif yang memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal.

Dana Desa Purbalingga Memiliki Skema Afirmasi

Kebijakan baru pada 2019 mencakup reformulasi perhitungan Dana Desa dengan memasukkan variabel afirmasi. Perhitungan itu menggunakan kriteria Indeks Desa Membangun (IDM), terutama bagi desa yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal serta memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

Sebanyak 27 desa mendapatkan alokasi afirmasi. Desa-desa tersebut memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp 211.289.000 dalam pagu Dana Desa. Selain itu, proses penyaluran Dana Desa dibagi menjadi tiga tahap, yakni 20 persen, 40 persen, dan 40 persen.

ADD Dipakai untuk Siltap dan Kebutuhan Desa

Menurut Najib, kegiatan Padat Karya Tunai diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting. Ia menyebut Purbalingga termasuk daerah dengan kasus stunting yang tinggi sehingga desa diminta ikut melakukan intervensi, termasuk membantu pemenuhan gizi masyarakat melalui Dana Desa.

Secara umum, Dana Desa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, serta memperkuat gotong royong dan partisipasi masyarakat desa. Kegiatan yang dibiayai tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga kegiatan nonfisik untuk meningkatkan kualitas hidup, menekan jumlah penganggur dan masyarakat miskin, serta menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi desa.

Sementara itu, ADD Purbalingga 2019 sebesar Rp 96.584.816.000. Dari jumlah tersebut, Rp 60.799.372.000 atau 62,94 persen dialokasikan untuk Penghasilan Tetap (Siltap), sedangkan Rp 35.785.444.000 atau 37,6 persen digunakan untuk bidang lainnya.

Besaran Siltap ditetapkan Rp 3.125.000 untuk kepala desa, Rp 2.187.500 untuk sekretaris desa, dan Rp 1.562.500 untuk perangkat desa. Wacana penyamaan penghasilan perangkat desa dengan PNS golongan 2a belum dapat dialokasikan karena peraturan pemerintahnya belum turun. ADD juga diprioritaskan untuk tunjangan, insentif RT/RW, operasional pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan kelembagaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca berita lain di Purbalingga