Tata Kelola Madrasah Jadi Sorotan dalam Pembekalan Kejati

Jajaran pendidik MTsN 4 Surabaya mengikuti penerangan hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu (11/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, tata kelola madrasah dibahas bersama integritas aparatur, kepatuhan hukum, pengelolaan anggaran, dan disiplin peserta didik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan Sulistiyono, S.H., M.H., memberikan pemaparan kepada Kepala MTsN 4 Surabaya, jajaran komite madrasah, puluhan guru, serta tenaga kependidikan. Ia menjelaskan pentingnya kecakapan menjalankan pendidikan yang disertai integritas dan pemahaman terhadap ketentuan hukum.

Plt. Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Surabaya, Fatkhul Mubin, S.Pd., M.Pd.I., menyampaikan bahwa pengelolaan pendidikan membutuhkan kehati-hatian. Sikap tersebut diperlukan ketika memahami karakter peserta didik maupun saat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Integritas dalam Tata Kelola Madrasah

Dalam pemaparannya, Adnan menekankan peran strategis madrasah dalam membentuk akhlak, adab, dan karakter generasi penerus bangsa. Nilai-nilai itu perlu tercermin dalam tata kelola lembaga pendidikan melalui perilaku aparatur yang berintegritas, bertanggung jawab, dan taat hukum.

Pembahasan juga mencakup pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahun 2026. Adnan mengingatkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 2100 Tahun 2026 dalam setiap tahapan penggunaan anggaran.

Penggunaan anggaran wajib terbebas dari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun penganggaran fiktif. Praktik tersebut dinilai berisiko merugikan negara sehingga perlu dicegah melalui pengelolaan dana yang sesuai aturan.

Perlindungan Guru Saat Mendisiplinkan Siswa

Materi penerangan hukum turut membahas perlindungan bagi guru ketika memberikan tindakan disiplin kepada peserta didik. Adnan merujuk UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagai dasar kewenangan sah guru dalam menjalankan tindakan disiplin.

Meski memiliki kewenangan tersebut, guru tetap harus memedomani kaidah pendidikan, kode etik guru, dan hukum yang berlaku. Ketentuan itu disampaikan dalam kaitannya dengan pencegahan potensi kriminalisasi profesi dalam pelaksanaan tugas pendidik.

Melalui pembekalan ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan pendekatan preventif dan edukatif untuk memperkuat kesadaran hukum pendidik. Materinya meliputi integritas aparatur, pengelolaan BOS Madrasah Tahun 2026, serta pelaksanaan disiplin peserta didik sesuai ketentuan.

Baca berita lain di Hukum