Nilai Suara Dapil Disorot Herwyn di Bogor

Kesetaraan nilai suara dapil menjadi perhatian Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat membahas penataan daerah pemilihan di Bogor. Ia menyampaikan pandangan itu dalam Diskusi Tematik bersama Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM), Jumat (2/10/2026).

Menurut Herwyn, penataan dapil perlu menempatkan setiap kursi pada “harga” yang sebanding dengan kursi di dapil lain. Data yang ia sampaikan menunjukkan indeks ketimpangan antardapil DPR pada Pemilu 2024 membaik dibandingkan 2019. Meski demikian, beban pemilih pada kursi dengan tingkat tertinggi masih lebih dari empat kali beban terendah.

Nilai Suara Dapil dalam Kajian Pemilu 2029

Perbedaan beban tersebut, kata Herwyn, menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Karena itu, penataan dapil menuju Pemilu 2029 perlu dikaji secara mendalam. Hasil kajian nilai suara dapil itu akan menjadi bahan usulan Bawaslu dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Herwyn mengingatkan bahwa penataan dapil tidak berhenti pada pembagian peta. Ada wilayah yang aksesnya dipisahkan oleh lautan, sungai, atau pegunungan. Keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan karena dapat memengaruhi efektivitas anggota legislatif dalam bekerja dan menjangkau konstituen.

Geografi dan Karakter Masyarakat

Selain kondisi wilayah, budaya dan karakteristik masyarakat juga perlu masuk dalam pertimbangan. Herwyn menyebut keterwakilan komunitas adat serta kelompok minoritas berkaitan dengan desain dapil dan kemampuan anggota legislatif menjangkau konstituen.

Ia juga berharap kapasitas jajaran pengawas diperkuat. Pengawasan penataan dapil, termasuk penilaian nilai suara dapil, menurut Herwyn, membutuhkan pengkajian yang matang agar berbagai pertimbangan tersebut dapat diperiksa secara memadai.

Bagi Herwyn, ukuran pemilu yang representatif tidak hanya dilihat dari pihak yang terpilih. Hal itu juga ditentukan oleh ada atau tidaknya bobot politik yang proporsional pada setiap suara.

Baca berita lain di Politik