Status Data PDPB Dikaji oleh Bawaslu

Bawaslu mengkaji status data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setelah proses pemutakhiran selesai. Pembahasan berlangsung dalam kegiatan Penyusunan Pemetaan Kerawanan Isu Strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan bahwa jajaran pengawas di daerah perlu mengantisipasi risiko teknis terkait kedudukan data tersebut. Menurut dia, hal yang harus dipastikan adalah apakah data PDPB akan menjadi sumber utama data pemilih 2029 atau hanya digunakan sebagai data pendukung.

Lolly menyebut kerawanan PDPB tidak hanya muncul ketika pemutakhiran berlangsung. Persoalan yang lebih mendasar, kata dia, berkaitan dengan penggunaan data setelah proses tersebut selesai, termasuk kepastian fungsi data untuk pemilu 2029.

Dokumentasi Hasil Pengawasan

Untuk menghadapi kemungkinan kekosongan regulasi dan ketidakjelasan status data, Lolly meminta seluruh jajaran pengawas di daerah menyusun dokumentasi hasil pengawasan PDPB secara rapi dan akurat.

Dokumentasi itu dipandang penting untuk menyediakan bahan pembanding apabila data hasil pemutakhiran nantinya hanya berfungsi sebagai data pendukung. Catatan tersebut juga dapat membantu pengawas melakukan pencermatan dan pengawasan dengan lebih cepat setelah kedudukan data ditetapkan.

Lolly menegaskan bahwa hasil pengawasan PDPB harus terdokumentasi dengan baik. Ia mengatakan bahan pembanding tetap diperlukan apabila data tersebut tidak menjadi sumber utama data pemilih 2029.

Kerja Sama Akses Data Berbasis NIK

Bawaslu juga menyampaikan perkembangan kerja sama teknis dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Petunjuk teknis kerja sama itu ditargetkan selesai dalam waktu dua minggu.

Setelah petunjuk teknis rampung, Bawaslu akan memperoleh akses ke portal web untuk memeriksa data pemilih secara terverifikasi menggunakan NIK. Lembaga tersebut juga mendorong akses ke web service agar analisis akurasi data dapat dilakukan secara otomatis.

Menurut Lolly, akses tersebut akan memungkinkan pengecekan data pemilih secara langsung dan terverifikasi. Bawaslu masih mendorong pengembangan akses web service untuk mendukung analisis akurasi data secara otomatis.

Baca berita lain di Politik