Zona Integritas Gunungkidul Diperkuat Menuju WBK-WBBM

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar Deklarasi Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Gunungkidul menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa (07/05/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat pelayanan publik.

Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Saptoyo mengatakan pembangunan Zona Integritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan aktif pimpinan dan pegawai. Dalam pelaksanaan Zona Integritas Gunungkidul, Inspektorat selaku Koordinator Tim Penilai Internal telah melakukan asistensi terhadap 47 perangkat daerah dan dua RSUD.

Pendampingan Zona Integritas Gunungkidul Menjangkau 47 Perangkat Daerah

Hingga awal 2025, satu perangkat daerah dan satu puskesmas dinyatakan siap diajukan kepada Tim Penilai Nasional. Sebanyak 26 perangkat daerah lain dinilai sangat potensial, sedangkan 18 perangkat daerah masih memerlukan pembinaan lanjutan.

Saptoyo menyebut banyak perangkat daerah masih memperoleh skor di bawah 10 pada akhir 2024. Setelah pendampingan intensif pada awal 2025, keterlibatan pimpinan meningkat secara signifikan. Menurut dia, komitmen dapat tumbuh apabila dikawal secara serius.

Ia meminta perangkat daerah menyelesaikan 100 persen tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK. Selain itu, evaluasi SAKIP minimal harus mencapai kategori B untuk WBK dan BB untuk WBBM. Kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN, penguatan inovasi pelayanan, serta kualitas data dukung juga menjadi perhatian.

Indeks Integritas Gunungkidul Capai 80,08

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta menyampaikan bahwa Zona Integritas mencerminkan keseriusan perangkat daerah dalam menerapkan reformasi birokrasi. Ia menyebut Indeks Integritas Pemda Gunungkidul 2024 mencapai 80,08 atau kategori Terjaga. Angka itu menempatkan Gunungkidul di peringkat kedua nasional untuk kategori APBD lebih dari Rp2 triliun dan menjadi yang tertinggi se-DIY.

Sri Suhartanta menyampaikan, dari 47 perangkat daerah dan lebih dari 500 unit kerja lainnya, baru tiga yang telah mencapai predikat WBK dan WBBM. Disdukcapil dan DPMPTSP berpredikat WBK, sedangkan Disdukcapil juga disebut berpredikat WBK dan WBM. RSUD dipersiapkan untuk diajukan menuju WBK pada 2026, sementara DPMPTSP diajukan menuju WBBM 2026.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan deklarasi tersebut menjadi momentum untuk mengakselerasi misi pertama RPJMD 2021–2026, yakni mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis. Ia menegaskan Pakta Integritas yang ditandatangani harus dimaknai sebagai komitmen moral dan spiritual, bukan sekadar dokumen administratif.

Acara deklarasi ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol penguatan komitmen. Para kepala perangkat daerah dan direktur RSUD kemudian menandatangani komitmen bersama serta Pakta Integritas.

Baca berita lain di Gunung Kidul