Fakta Kunci
Terminal Kembang Pelabuhan Jepara terus dimatangkan dengan pembangunan fisik yang ditargetkan mulai 2030. Rencana itu mengemuka dalam Focus Group Discussion atau FGD di Pendopo R.A. Kartini, Jepara, Rabu (18/11/2026). Bupati Jepara Witiarso Utomo menilai proyek tersebut perlu ditopang kajian dan dukungan berbagai pihak agar dapat berperan dalam pengembangan ekonomi serta kawasan industri di wilayah utara Jawa Tengah.
Witiarso menjelaskan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan potensi yang sudah tersedia. Menurut dia, infrastruktur, konektivitas, dan ekosistem ekonomi harus disiapkan agar peluang bagi masyarakat dan dunia usaha dapat terbuka lebih luas. Penjelasan itu disampaikan dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah, pelaku industri, asosiasi usaha, serta sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan.
“Potensi ini harus didukung dengan infrastruktur, konektivitas, dan ekosistem ekonomi agar mampu membuka peluang lebih luas bagi masyarakat maupun dunia usaha,” tutur Witiarso.
Terminal Kembang Diproyeksikan Menopang Logistik
Witiarso menyebut Pelabuhan Tanjung Emas Semarang selama ini menjadi salah satu simpul perdagangan dan distribusi. Namun, kepadatan kegiatan, penurunan muka tanah, serta banjir rob menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan. Dalam konteks itu, Terminal Kembang dipandang berpotensi menjadi alternatif layanan logistik bagi wilayah utara Jawa Tengah, dengan catatan seluruh aspek kelayakan harus ditelaah secara menyeluruh.
Kajian yang dibutuhkan mencakup kebutuhan pasar, kelayakan teknis, pertimbangan ekonomi, dan hubungan pelabuhan dengan kawasan industri. Bupati berharap Terminal Kembang tidak berhenti sebagai fasilitas transportasi laut. Ia ingin keberadaannya berkaitan langsung dengan penggerakan ekonomi dan pengembangan industri di Kabupaten Jepara, sehingga perencanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan kawasan dan masyarakat sekitar.
FGD tersebut dihadiri Penilik Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera, Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, serta pimpinan KADIN Jawa Tengah dan Jepara. Hadir pula Ketua HIMKI Jepara, Ketua APINDO Jepara, sejumlah pimpinan perusahaan, dan para pelaku usaha, termasuk perwakilan PT SAMI, PT HWI, PT PWI, PT KBS, serta CV Karya Exindo.
Rencana Terhubung dengan KPI Kembang
Narasumber FGD dari Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro, Singgih Saptadi, memaparkan bahwa rencana Terminal Kembang mempunyai landasan perencanaan yang cukup kuat. Proyek itu telah diintegrasikan dengan Kawasan Peruntukan Industri atau KPI Kembang seluas 761,47 hektare. Selain itu, rencana tersebut telah memiliki feasibility study atau FS pada 2025.
Singgih menjelaskan lokasi inti kepelabuhanan direncanakan berada di lahan sekitar 10 hektare di Pantai Jelamun/Mahbang, Desa Balong. Terminal itu akan terhubung dengan KPI Kembang yang mencakup Balong, Tubanan, dan Kaliaman. Keterhubungan tersebut menjadi bagian penting dari skema Port-Industrial Complex, yaitu penggabungan fungsi pelabuhan dan kawasan industri untuk mendukung logistik, distribusi, serta pengangkutan barang.
Dalam paparannya, Terminal Kembang juga disebut berpotensi mendukung kelancaran jalur Pantura. Proyek itu diharapkan dapat membantu mereposisi Jepara sebagai simpul logistik industri di kawasan Muria Raya. Dari sisi lokasi, tapak direncanakan berada di pesisir Laut Jawa dan memerlukan breakwater atau pemecah gelombang. Topografinya landai, sekitar 0–15 persen, dan dinilai relatif aman dari longsor.
Investasi infrastruktur pelabuhan diperkirakan mencapai Rp 1,063 triliun dan akan dijalankan melalui tiga tahap pembangunan. Sementara itu, nilai total port-industrial portfolio yang dipaparkan mencapai Rp 145,241 triliun. Konstruksi fisik ditargetkan mulai pada 2030, sedangkan operasional penuh direncanakan berlangsung pada 2032. Penjajakan bisnis dengan investor asing asal Spanyol juga disebut telah dilakukan sepanjang 2025.
Sejumlah Kajian Masih Harus Diselesaikan
Singgih menyampaikan bahwa rencana tersebut masih membutuhkan penyelesaian sejumlah aspek agar investasi dapat berjalan optimal. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian AMDAL, mitigasi abrasi, sinkronisasi pelabuhan dengan kawasan industri, serta pemodelan arus kargo origin-destination atau O-D. Kajian mengenai dampak sosial dan penerimaan masyarakat juga masuk dalam pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Kawasan Terminal Kembang memiliki potensi sumber air baku dari Kali Balong, Kali Beji, dan Kali Pojok. Lokasinya juga bersebelahan dengan PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan. Informasi mengenai kondisi geografis, sumber air, dan kedekatan dengan fasilitas energi menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan yang terhubung dengan kebutuhan kawasan industri.
Melalui FGD, para pihak diharapkan dapat menyepakati prioritas tindak lanjut. Kesepakatan itu diarahkan untuk memastikan pembangunan Terminal Kembang memiliki kapasitas yang tepat, berjalan sesuai waktu yang direncanakan, dan memperhatikan keberlanjutan. Forum tersebut juga menempatkan manfaat bagi masyarakat sekitar serta kawasan industri sebagai bagian dari pembahasan pengembangan pelabuhan.
Rencana Terminal Kembang saat ini bertumpu pada integrasi dengan KPI Kembang seluas 761,47 hektare, kepemilikan FS 2025, serta target konstruksi fisik pada 2030 dan operasional penuh pada 2032.
Baca berita lain di Jepara