TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
JEPARA

Kejari Jepara Menangkan Gugatan BPJS Rp126 Juta

Kejari Jepara — Kejari Jepara Menangkan Gugatan Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Rp126 Juta
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Putusan
Senin (16/11/2026)
Tunggakan
Rp126.022.568
Pekerja
12 tenaga kerja aktif
Tergugat
PT Magnus Asia

Kejari Jepara memenangkan gugatan sederhana mengenai tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diajukan terhadap PT Magnus Asia di Pengadilan Negeri Jepara. Perkara itu berkaitan dengan kewajiban perusahaan membayar iuran jaminan sosial untuk 12 tenaga kerja aktif yang belum diselesaikan selama lebih dari tiga tahun. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin (16/11/2026). Nilai kewajiban yang menjadi pokok perkara mencapai Rp126.022.568.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara Hengky Firmansyah menjelaskan, bidang yang dipimpinnya mendampingi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Jepara sebagai kuasa hukum. Pendampingan itu berlangsung berdasarkan kuasa substitusi dari Kepala Kejari Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara. Penyelesaian perkara ditempuh melalui mekanisme gugatan sederhana karena perusahaan belum menuntaskan pembayaran iuran.

“Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kami memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan KCP Jepara untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran perusahaan melalui jalur gugatan sederhana,” kata Hengky, Kamis (19/11/2026).

Awal Persoalan Iuran PT Magnus Asia

PT Magnus Asia tercatat memiliki kewajiban iuran jaminan sosial yang belum dibayarkan sejak Februari 2023 hingga September 2026. Perusahaan tersebut berlokasi di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Tunggakan itu berkaitan dengan kepesertaan 12 pekerja yang masih aktif. Rentang kewajiban pembayaran tersebut berlangsung lebih dari tiga tahun sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Negeri Jepara.

Sebelum mengajukan perkara, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penagihan kepada perusahaan. Pemberitahuan mengenai tagihan disampaikan, kemudian surat peringatan juga dikirimkan kepada PT Magnus Asia. Langkah itu dilakukan untuk meminta perusahaan memenuhi kewajiban iuran jaminan sosial yang masih tertunda. Namun, rangkaian pemberitahuan dan peringatan tersebut belum berujung pada pembayaran.

Perusahaan sempat membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan. Pernyataan itu menunjukkan adanya kesediaan untuk menyelesaikan kewajiban kepada BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, pembayaran sebagaimana dijanjikan tidak terlaksana. Karena kewajiban tetap belum dipenuhi, persoalan tersebut kemudian diselesaikan melalui jalur hukum dengan pendampingan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara.

Jumlah yang dimintakan dalam perkara itu sebesar Rp126.022.568. Nilai tersebut merupakan akumulasi tunggakan iuran jaminan sosial PT Magnus Asia. Kewajiban itu berhubungan dengan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang tercatat aktif di perusahaan. Pembayaran iuran menjadi tanggung jawab pemberi kerja sesuai kewajiban yang menjadi dasar perkara.

Hengky menerangkan bahwa pendampingan hukum dilakukan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan menyelesaikan persoalan pembayaran iuran perusahaan. Dalam penanganan itu, Kejari Jepara menjalankan peran melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kuasa hukum tersebut menangani perkara berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui kuasa substitusi dari Kepala Kejari Jepara.

“Padahal, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban pemberi kerja. Tunggakan ini tentu berdampak terhadap pemenuhan hak perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja,” jelas Hengky.

Sidang Berlangsung Tanpa Kehadiran Tergugat

Dalam persidangan, PT Magnus Asia tidak datang dan tidak mengutus perwakilan yang sah. Pengadilan telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut kepada pihak perusahaan. Karena tergugat tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran PT Magnus Asia. Proses tersebut kemudian berakhir dengan putusan verstek.

Hakim tunggal Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tergugat terbukti melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pertimbangan tersebut juga memuat adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 17/Pdt.G.S/2026/PN Jpa mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam amar putusan, PT Magnus Asia dihukum membayar tunggakan iuran sebesar Rp126.022.568. Selain kewajiban pokok tersebut, perusahaan sebagai tergugat juga dibebani biaya perkara sebesar Rp245.000.

Keputusan pengadilan itu menjadi hasil penanganan perkara yang dilakukan Kejari Jepara untuk mendampingi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Jepara. Pendampingan tersebut termasuk bagian dari komitmen Kejari Jepara dalam memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara.

Hengky menyebut penyelesaian perkara itu menjadi pengingat bagi perusahaan mengenai kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa pembayaran tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial. Kewajiban itu tetap perlu diperhatikan oleh pemberi kerja agar hak perlindungan para pekerja tidak terabaikan.

“Kami berharap putusan ini menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial harus menjadi perhatian dan tidak boleh diabaikan,” pungkas Hengky.

Baca berita lain di Jepara