Penindakan Rokok Ilegal di Jepara Utamakan Pemulihan Negara

Penanganan rokok ilegal di Jepara diarahkan pada penegakan hukum sekaligus pemulihan kerugian atau penerimaan negara. Upaya tersebut dibahas dalam talkshow interaktif bertajuk “Gempur Rokok Ilegal” yang berlangsung di Radio R-lisa 94.7 FM, Jumat (9/10/2026). Kegiatan itu melibatkan unsur pemerintah daerah, Bea Cukai Kudus, Kejaksaan Negeri Jepara, dan pengelola radio.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jepara, Ahmad Zaim Wahyudi, menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal dapat masuk ke ranah tindak pidana di bidang cukai. Menurut dia, penanganannya memerlukan pengawasan yang terukur dan penerapan hukum yang konsisten. Proses tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga memperhatikan mekanisme pemulihan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Peredaran rokok ilegal tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Ada ketentuan hukum yang harus dipatuhi, dan setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ahmad Zaim.

Penegakan hukum dan pemulihan penerimaan negara

Dalam penjelasannya, Ahmad Zaim menyebut pelanggaran cukai dapat berujung pada pidana penjara maupun denda. Sanksi tersebut menjadi instrumen untuk membatasi peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi aturan. Pada sisi lain, penindakan juga dihubungkan dengan upaya melindungi penerimaan negara agar proses hukum tetap memperhatikan kepentingan keuangan negara.

Ia menerangkan asas ultimum remedium yang dikenal dalam penanganan tindak pidana di bidang cukai. Asas itu menempatkan pidana sebagai langkah terakhir, sementara mekanisme penyelesaian lain tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Penerapan mekanisme tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum.

“Dalam penanganan tindak pidana di bidang cukai, kita mengenal asas ultimum remedium. Artinya, terdapat mekanisme yang mengedepankan pemulihan kerugian atau penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan penegakan hukum,” jelasnya.

Pendekatan itu, menurut Ahmad Zaim, menempatkan penindakan dan pemulihan dalam satu rangkaian penanganan. Penegakan hukum tetap dijalankan, sedangkan penyelesaian perkara juga memperhatikan pemulihan penerimaan negara sesuai mekanisme yang telah diatur.

Edukasi bagi pedagang dan pemilik warung

Ahmad Zaim menilai operasi penindakan saja belum cukup untuk menekan peredaran rokok ilegal. Pemahaman mengenai aturan cukai perlu diperluas, terutama kepada pedagang kecil dan pemilik warung. Pengetahuan yang memadai diharapkan dapat mencegah keterlibatan pelaku usaha yang tidak memahami ketentuan mengenai barang kena cukai.

Selain edukasi, pengawasan distribusi dan kepatuhan pelaku usaha juga perlu berjalan secara bersamaan. Masyarakat perlu mengenali rokok tanpa pita cukai maupun rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Pencegahan karena itu membutuhkan penyuluhan berkelanjutan, pengawasan yang lebih kuat, serta kemauan pelaku usaha untuk tidak memperjualbelikan barang yang melanggar aturan.

“Penyuluhan harus diikuti dengan kesadaran, pengawasan harus diperkuat, dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten serta berkeadilan. Dengan begitu, upaya pemberantasan rokok ilegal bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Talkshow tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Bea Cukai Kudus, Kejari Jepara, dan Radio R-lisa FM. Siaran dilakukan melalui radio serta kanal digital YouTube dan TikTok. Kolaborasi itu menjadi sarana penyampaian informasi mengenai cukai dan risiko peredaran rokok ilegal kepada masyarakat.

Ciri rokok ilegal dan saluran pelaporan

Perwakilan Bea Cukai Kudus, Junilia Primastuti, menyampaikan ciri-ciri rokok ilegal yang perlu dikenali. Ciri tersebut meliputi rokok polos tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, serta rokok dengan pita cukai yang salah peruntukan.

Informasi mengenai ciri tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap barang yang diperjualbelikan. Pengenalan terhadap tanda-tanda pelanggaran juga mendukung pengawasan di tingkat distribusi, termasuk pada lingkungan pedagang kecil dan pemilik warung.

Kepala Diskominfo Jepara, Budhi Sulistyawan, menekankan pentingnya penyampaian informasi sampai ke tingkat pedagang kecil. Pemerintah Kabupaten Jepara mengajak masyarakat memahami risiko memperjualbelikan rokok ilegal dan ikut mendukung upaya pemberantasannya melalui kepatuhan terhadap aturan cukai.

Masyarakat yang menemukan dugaan produksi atau peredaran rokok ilegal dapat menyampaikan laporan melalui layanan darurat Diskominfo di nomor 112. Pengaduan juga dapat diteruskan kepada Bea Cukai Kudus melalui WhatsApp di nomor 081152525. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Sinergi untuk mempersempit peredaran

Ahmad Zaim menegaskan masyarakat dapat berperan dengan tidak membeli atau menjual rokok ilegal. Warga juga diharapkan berani melaporkan dugaan pelanggaran apabila menemukannya. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan bersama yang melengkapi penindakan, edukasi, dan kepatuhan pelaku usaha.

“Kami berharap melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, peredaran rokok ilegal dapat terus ditekan, penerimaan negara dapat terlindungi, serta tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil,” ungkapnya.

Melalui gerakan “Gempur Rokok Ilegal”, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Bea Cukai, pelaku usaha, dan masyarakat didorong menjalankan peran masing-masing. Rangkaian penegakan hukum, pemulihan penerimaan negara, penyuluhan, pengawasan, dan pelaporan diarahkan untuk mempersempit ruang peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai di Jepara.

Baca berita lain di Jepara