Tata Kelola Bisnis Hutama Karya Diperkuat Kejati Jatim

Portofolio bisnis dan proyek strategis di Jawa Timur menjadi latar penguatan tata kelola bisnis PT Hutama Karya (Persero). Perusahaan konstruksi milik negara itu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu (30/9/2026).

Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya Dr. Ir. Muhammad Fauzan, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng., CREL bersama Kepala Kejati Jatim Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim. Kerja sama ini disiapkan untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Latar Penguatan Tata Kelola Bisnis di Jawa Timur

Menurut Muhammad Fauzan, kebutuhan memperkuat sinergi hukum berkaitan dengan sejumlah portofolio bisnis serta proyek strategis Hutama Karya di Jawa Timur. Dukungan tersebut diperlukan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan pengawalan hukum yang sesuai.

Penandatanganan PKS disaksikan Komisaris PT Hutama Karya Dr. Mukri, Wakajati Jatim Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., jajaran direksi Hutama Karya dan anak perusahaan, pejabat struktural Kejati Jatim, serta jajaran EVP dan VP perusahaan. Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Jatim juga hadir dalam prosesi itu.

Abdul Qohar menyampaikan bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan peran strategis Hutama Karya dalam mendukung konektivitas dan perekonomian nasional. Ia menyebut dinamika hukum perlu diantisipasi dalam sejumlah bidang, mulai dari tata kelola aset, pembebasan lahan, sampai sengketa kontrak konstruksi.

Dukungan Hukum untuk Proyek dan Aset

Melalui PKS itu, Kejati Jatim memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Bentuk pertimbangan yang disiapkan mencakup legal opinion, legal assistance, dan legal audit.

Dukungan tersebut dapat diberikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Ruang lingkupnya diarahkan untuk mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, serta kepatuhan terhadap proses bisnis PT Hutama Karya.

Kerja sama antara Kejati Jatim dan Hutama Karya itu mencakup kebutuhan hukum yang terkait dengan aset perusahaan, pembebasan lahan, dan kontrak konstruksi. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses bisnis dan pembangunan perusahaan berlangsung sesuai koridor hukum yang berlaku.

Baca berita lain di Hukum