Sosialisasi Antikorupsi Pemkot Yogya Perkuat Integritas ASN

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat mengintensifkan sosialisasi antikorupsi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan di Hotel Burza, Senin (23/6/2025), itu difokuskan pada penguatan integritas dan pengendalian gratifikasi untuk mencegah serta memberantas korupsi.

Sosialisasi antikorupsi untuk meningkatkan pemahaman ASN

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kota Yogyakarta Hastanti mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sosialisasi antikorupsi diarahkan untuk meningkatkan integritas dan komitmen aparatur dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Menurut Hastanti, kegiatan itu juga memberikan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan upaya pencegahannya. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan serta strategi pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola yang bersih dan membangun sinergi antarperangkat daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi.

“Hasil yang ingin ditangkap pada pelaksanaan sosialisasi antikorupsi ini yaitu peningkatan pemahaman peserta terhadap jenis-jenis dan modus korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah. Komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan internal dan budaya kerja yang berintegritas,” kata Hastanti.

Integritas dibangun melalui keteladanan dan pengawasan

Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya menilai sosialisasi antikorupsi menjadi bagian penting untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan integritas tidak hanya berkaitan dengan sistem, prosedur, dan tata kelola, tetapi juga keteladanan serta kebiasaan saling mengingatkan.

“Integritas bicara soal nilai-nilai kebenaran dan kehidupan. Maka yang harus kita bangun saat menguatkan integritas adalah mencoba membangun ekosistem yang sehat,” ujar Aman. Ia menambahkan, ekosistem tersebut dibangun melalui interaksi, kolaborasi, visi yang sama, serta orientasi pada hasil yang dapat dinikmati masyarakat.

Aman mengatakan organisasi perangkat daerah tidak cukup hanya menyelesaikan kegiatan dan anggaran. Kinerja juga perlu berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta Suherman menyebut terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20/2021, termasuk menyuap atau memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya serta menerima suap.

Baca berita lain di Yogyakarta