Hengky Firmansyah Kawal Anggaran Bencana Jepara

Hengky Firmansyah menyampaikan kesiapan Kejaksaan Negeri Jepara mendampingi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penggunaan anggaran penanggulangan bencana serta pengadaan barang dan jasa pada kondisi darurat. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi kesiapan menghadapi musim penghujan di Pendapa RA Kartini Jepara, Kamis, 8 Oktober 2026. Rapat tersebut diikuti unsur Forkopimda dan komunitas pelestari lingkungan. Sejumlah wilayah Jepara mulai diguyur hujan, meski intensitasnya masih relatif kecil.

Hengky Firmansyah, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara yang bertugas sebagai Jaksa Pengacara Negara, menjelaskan bahwa pendampingan mencakup kebijakan penggunaan Belanja Tidak Terduga atau BTT. Kejaksaan juga siap mendampingi proses pengadaan barang dan jasa ketika keadaan darurat membutuhkan tindakan cepat. Pendampingan itu diarahkan agar kebijakan pemerintah daerah tetap memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kami JPN siap memberikan pendampingan hukum, legal assistance, bagi Pemkab Jepara, khususnya dalam fleksibilitas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pengadaan barang dan jasa kondisi darurat,” ujar Hengky seusai rapat di pendapa kabupaten.

Pendampingan hukum untuk penggunaan BTT

Menurut Hengky Firmansyah, BTT memiliki fungsi penting ketika pemerintah perlu merespons kejadian yang tidak dapat ditangani melalui belanja rutin. Anggaran tersebut dapat mendukung penanganan bencana yang berkaitan dengan cuaca ekstrem. Karena digunakan dalam situasi khusus, setiap kebijakan perlu disiapkan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.

Kejari Jepara menempatkan pendampingan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sebagai langkah pencegahan. Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara tidak hanya diperlukan setelah persoalan muncul. Pendekatan itu membantu pemerintah menjaga proses administrasi, penggunaan anggaran, serta pengadaan tetap berjalan sesuai kebutuhan keadaan darurat.

Hengky Firmansyah menyatakan pengawalan tersebut berkaitan dengan tata kelola penanggulangan bencana dari aspek hukum. Pendampingan diberikan untuk membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan secara tertib saat harus mengambil langkah cepat. Penggunaan BTT dan pelaksanaan pengadaan dalam situasi darurat perlu disiapkan melalui proses yang memiliki pijakan hukum.

Selain penggunaan BTT, Kejari Jepara juga siap memberikan pendampingan terhadap proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. Pengadaan pada situasi tersebut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pengadaan dalam kondisi normal karena kebutuhan penanganan harus dilakukan secara cepat. Pendampingan hukum diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Koordinasi menghadapi musim penghujan

Rapat koordinasi dipimpin Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo. Hadir pula Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, Asisten I Sekda Jepara Ali Hidayat, serta perwakilan Forkopimda. Komunitas pelestari lingkungan turut hadir dalam pembahasan tersebut.

Pertemuan itu membahas kesiapan lintas sektor menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan. Pemerintah daerah bersama unsur terkait perlu memastikan langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu. Koordinasi antarwilayah juga diperlukan karena kondisi cuaca dapat memengaruhi kesiapan pemerintah kecamatan dan desa.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Jepara, puncak musim penghujan diperkirakan berlangsung pada awal Januari hingga akhir Februari. Pemerintah kecamatan dan desa diminta memperkuat koordinasi serta mengenali titik yang berpotensi terdampak. Informasi kebencanaan juga perlu segera disampaikan kepada wilayah agar dapat menjadi bahan persiapan setempat.

Hajar mencontohkan kejadian bencana di Desa Tempur pada 2025 sebagai pengalaman yang menunjukkan pentingnya dukungan dan tindakan bersama. Ia meminta camat dan jajaran forkopimcam mengidentifikasi titik yang berpotensi terdampak. Sosialisasi mitigasi juga diminta dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial hingga tingkat desa.

Selain kesiapan administrasi dan koordinasi, pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran untuk menghadapi kemungkinan bencana. Pemerintah Kabupaten Jepara menaikkan BTT dari Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi serta menangani bencana yang mungkin terjadi di wilayah Jepara.

Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Forkopimda juga menyiapkan sejumlah langkah di lapangan. Langkah itu meliputi normalisasi sungai, perbaikan pintu air, pemasangan trash boom, penguatan tebing Kali Pasokan, klinik pemeliharaan irigasi, serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Hengky Firmansyah menegaskan pendampingan hukum Kejari Jepara tetap berfokus pada fleksibilitas penggunaan BTT dan pengadaan barang serta jasa dalam keadaan darurat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah melanjutkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Wakil Bupati Jepara berharap anggaran yang telah dinaikkan itu tidak perlu digunakan karena tidak terjadi bencana.

Baca berita lain di Jepara