Soliditas Hukum Jatim Dibahas Kapolda dan Kajati

Soliditas hukum di Jawa Timur menjadi konteks pertemuan antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kepala Kejati Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., menerima courtesy call perdana Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., di Kantor Kejati Jawa Timur, Surabaya, Rabu (21/10/2026).

Dr. Abdul Qohar menerima kunjungan tersebut bersama Wakajati Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., jajaran asisten, dan Kabag TU. Sementara itu, Irjen Pol. Dekananto hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jatim. Pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Kapolda Jatim menjelaskan bahwa hubungan kelembagaan antara Polda Jatim dan Kejati Jatim perlu terus dijaga, termasuk dalam koordinasi penanganan perkara di tingkat daerah. “Kami selaku pimpinan baru di Polda Jawa Timur mohon untuk dapat diterima sebagai bagian dari sinergi criminal justice system. Namun, lebih dari itu, dukungan silaturahmi itu yang lebih penting,” ujar Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

Soliditas hukum dan hubungan antarlembaga

Menurut Dekananto, soliditas hukum antara Kejaksaan dan Kepolisian perlu tercermin melalui hubungan kerja yang baik. Ia juga menilai komunikasi serta pertukaran pandangan yang konstruktif penting untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Dalam pertemuan itu, Kajati Jatim menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kapolda Jawa Timur yang baru. Abdul Qohar juga mengapresiasi hubungan kerja serta sinergi yang telah terjalin harmonis antara Kejaksaan dan Kepolisian.

“Antara Kejaksaan dan Kepolisian itu sebenarnya satu kesatuan dalam proses penegakan hukum. Karena tugas yang dilakukan oleh Kepolisian juga berkaitan dengan tahapan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan,” jelas Kajati Jatim.

Koordinasi perkara sejak penanganan awal

Abdul Qohar menggarisbawahi pentingnya koordinasi intensif antara penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum sejak awal penanganan perkara. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi hukum dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui courtesy call tersebut, penguatan hubungan antarlembaga diarahkan untuk mendukung penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum juga menjadi bagian penting untuk mendukung kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat di Jawa Timur.

Baca berita lain di Hukum