RKPD 2024 Purbalingga Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol

RKPD 2024 Purbalingga menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol, sekaligus memasukkan penguatan ekonomi sebagai prioritas. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan target itu dalam Konsultasi Publik RKPD 2024 di Gedung Operation Room Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo, Rabu (1/2/2023).

Menurut Bupati Tiwi, target kemiskinan ekstrem nol pada 2024 harus tercantum dalam RKPD 2024. Ia juga menegaskan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.

RKPD 2024 Prioritaskan Kemiskinan dan Ekonomi

Bupati menyoroti desa yang masuk lokus stunting dan kemiskinan. Desa-desa tersebut diminta menganggarkan minimal 10 persen dana desa untuk menangani persoalan itu.

“Harus ada integrasi dana desa untuk mengentaskan isu strategis di Purbalingga agar permasalahan bisa diselesaikan secara sistematis dan kolaboratif,” ujar Tiwi.

Kebijakan terkait inflasi juga menjadi bagian dari RKPD 2024. Tiwi mengatakan angka inflasi Purbalingga selama ini masih menginduk pada Cilacap dan Banyumas. Karena itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengetahui angka inflasi Purbalingga.

Angka Kemiskinan Purbalingga Turun

Kepala Bappelitbangda Purbalingga Suroto menyebut angka kemiskinan kabupaten itu turun dari 16,24 persen pada 2021 menjadi 15,3 persen pada 2022. Meski menurun, ia mengatakan percepatan penanggulangan kemiskinan tetap harus menjadi prioritas.

Suroto menuturkan RKPD harus menjadi instrumen untuk menjawab isu strategis di Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut juga harus merangkum dan mengakomodasi program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta isu strategis lainnya.

Baca berita lain di Purbalingga