Realisasi Anggaran Purbalingga Didorong Berdampak

Realisasi anggaran di Kabupaten Purbalingga didorong agar lebih berdampak bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Penyampaian Pandangan Umum (Pandum) Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (24/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aris Widiarso. Dampak yang diharapkan dari penggunaan anggaran terutama menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Realisasi anggaran disoroti karena SILPA

Fraksi PKB menyoroti adanya SILPA sebesar Rp. 103,767 miliar. Fraksi tersebut menilai penyerapan anggaran perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Sementara itu, Fraksi PKS meminta evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terbentuknya SILPA. Evaluasi tersebut dinilai perlu agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang semakin efektif serta tepat sasaran.

“Pastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fraksi PKS dalam pandangan yang disampaikan Siti Sifa kepada Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani.

Fraksi soroti jalan, penerangan, dan layanan kesehatan

Fraksi Partai Golkar menyoroti masih adanya ruas jalan yang rusak dan penerangan jalan umum yang mati. Kondisi itu disebut sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Fraksi Partai Gerindra juga meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan perawatan dan peningkatan sarana penerangan jalan di beberapa wilayah.

Fraksi Gerindra turut menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemkab Purbalingga diminta memberikan solusi berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat seperti UHC. Kekosongan kepala sekolah juga disoroti agar pelaksanaan pendidikan tidak terganggu.

Fraksi Amanat Demokrat menilai minimnya anggaran pada perangkat daerah menjadi salah satu penyebab pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Dalam pelayanan kesehatan, fraksi itu mencontohkan masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau UHC karena kekurangan anggaran.

“Fraksi Amanat Demokrat insyaallah tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan Bupati yang pro rakyat dan berkeadilan sosial, namun juga akan tetap terus memberi solusi dan bijak mengkritisi,” demikian pandangan fraksi tersebut.

Baca berita lain di Purbalingga