Fakta Kunci
Pengawasan APIP-APH di Kabupaten Batang akan diperbarui melalui penandatanganan kerja sama antara Inspektorat, Polres, dan Kejaksaan Negeri Batang. Kerja sama itu disiapkan sebagai tindak lanjut koordinasi APIP dengan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengawasan APIP-APH untuk cegah korupsi
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti rapat melalui Zoom Meeting di Command Center Kabupaten Batang, Rabu (25/1/2023). Menurut Lani, sinergi APH dan APIP perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan penanganan tindak pidana korupsi.
Kerja sama pengawasan itu disebut sebagai upaya meminimalkan tindak pidana korupsi sekaligus mempererat hubungan antaraparatur negara dalam mendukung pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu (25/1/2023).
Kerja sama pengawasan diperbarui pada 2023
Lani mengatakan kerja sama pengawasan telah terbangun sejak 2018 dan berakhir pada 2023. Karena itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat dan APH akan diperbarui.
Pengawasan bersama tersebut ditujukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Batang. Lani menyebut potensi pelanggaran itu ada di semua lembaga pemerintahan sehingga pencegahan perlu dilakukan melalui pengawasan.
Baca berita lain di Batang