Penataan Pejabat Purbalingga Utamakan Kompetensi ASN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan penataan pejabat di lingkungan pemerintah daerah dengan mengutamakan kompetensi dan keunggulan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Persiapan itu dilakukan setelah kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri untuk pendampingan kelembagaan dan pembinaan kepegawaian.

Penataan jabatan dikoordinasikan dengan Kemendagri

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, kewenangan Plt. Bupati dalam penataan jabatan sama seperti Bupati. Karena itu, proses tersebut tidak harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. Pernyataan itu disampaikan di Pendopo Dipokusumo, Jumat (12/10).

Menurut Dyah, arahan dari Dirjen OTDA menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan proses tersebut. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan agar langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pemerintahan daerah.

“Sesuai arahan dari Dirjen OTDA, penataan pejabat tidak harus menunggu inkrah karena kewenangan Plt. Bupati sama seperti Bupati dan diperkenankan melakukan penataan pejabat,” kata Dyah.

Dyah mengakui, selama empat bulan menjabat sebagai Plt. Bupati, pihaknya belum membahas penataan tersebut secara mendalam. Setelah memperoleh pengarahan dan izin dari Kemendagri, pemerintah daerah akan mempersiapkan kebutuhan penataan pejabat sesuai arahan kementerian.

Uji kompetensi menjadi dasar pengisian jabatan

Dirjen OTDA Soni Sumarsono menyebut pengaturan jabatan di Pemkab Purbalingga pasti dilakukan. Menurut dia, persoalan hukum yang menimpa Bupati Purbalingga Tasdi perlu segera ditindaklanjuti agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Ia menyampaikan, kewenangan tersebut dapat dijalankan Plt. Bupati tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kebutuhan pemerintahan daerah tetap dapat dipersiapkan berdasarkan arahan yang telah disampaikan oleh Kemendagri.

Soni menegaskan, proses itu harus melalui uji kompetensi dan profesionalitas masing-masing aparatur. Penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan penempatan pejabat sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan daerah.

Ditjen OTDA Kemendagri juga membuka layanan pengaduan karena pengisian jabatan dinilai memiliki potensi rawan korupsi. Jika ada pejabat yang diminta menyetorkan uang atau membayar jabatan, laporan diminta segera disampaikan.

“Penataan pejabat kewenangan penuh Plt. Bupati dan Sekretaris Daerah, jangan dikira penataan pejabat ini karena Plt. Bupati benci namun dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik mewujudkan Purbalingga baru, Purbalingga bersih,” kata Soni.

Baca berita lain di Purbalingga