Pelatihan Jaksa: 200 Peserta dari Lima Provinsi

Sebanyak 200 jaksa mengikuti pelatihan jaksa di Vasa Hotel Surabaya, Senin (28/9/2026). Kegiatan ini diselenggarakan Badan Diklat Kejaksaan RI untuk memperkuat kesiapan aparatur menghadapi perubahan hukum pidana yang berdampak langsung pada penanganan perkara.

Peserta berasal dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Mereka terdiri atas Kepala Seksi, Kepala Subseksi, serta Jaksa Fungsional bidang Tindak Pidana Umum.

Pelatihan Jaksa Berlangsung Lima Hari

Pelatihan Teknis Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP Sentra Diklat Surabaya itu dibuka Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Kepala Pusat Diklat Teknis Fungsional J. Devy Sudarso, S.H., C.N., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar Affandi, Wakajati Jatim, Asisten Tindak Pidana Umum, Plh. Asisten Pembinaan, serta para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Surabaya Raya.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 28 September hingga 2 Oktober 2026. Seluruh peserta nantinya terbagi dalam empat kelas untuk mengikuti pembelajaran mengenai pemantapan pembaruan KUHP dan KUHAP.

Pemahaman Aturan Baru Diterapkan dalam Perkara

Harli mengatakan perubahan hukum tidak berhenti pada pergantian regulasi. Aparatur Kejaksaan juga perlu menyesuaikan pola pikir dan pola kerja agar ketentuan baru dipahami serta diterapkan secara tepat.

“Pelatihan ini tidak lagi semata-mata diarahkan untuk memperkenalkan apa yang berubah, tetapi harus bergerak lebih jauh pada bagaimana ketentuan yang baru tersebut dipahami secara benar, diterapkan dalam penanganan perkara, dan membangun kesamaan persepsi agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum di lapangan,” tegas Dr. Harli Siregar.

Menurut Harli, posisi jaksa strategis karena perubahan hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana memengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan. Ia meminta pengetahuan yang diperoleh peserta disampaikan, didiskusikan, dan ditransformasikan kepada jaksa lain agar terbentuk kesamaan pemahaman serta keseragaman penerapan KUHP dan KUHAP.

Dalam pembelajaran, Badan Diklat menghadirkan Widyaiswara dan tenaga pengajar dari unsur akademisi maupun praktisi. Mereka antara lain berasal dari Universitas Airlangga, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jatim.

Baca berita lain di Hukum