Musrenbang RKPD 2019 Gunungkidul Dibuka Bupati

Musrenbang RKPD 2019 Kabupaten Gunungkidul resmi dibuka Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos. Forum tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021. Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahun ketiga RPJMD tersebut.

Musrenbang RKPD arahkan pengembangan pariwisata

Salah satu arah pembangunan yang mendapat perhatian ialah pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Pariwisata dinilai sebagai industri yang semakin maju dan tertata sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.

Pengembangan Desa Wisata dan ecotourism berbasis alam serta budaya disebut perlu didukung seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dukungan itu diarahkan agar program dapat diterapkan melalui pendekatan pembangunan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

APBD terbatas, sektor prioritas disiapkan

Dalam forum tersebut, pembangunan daerah juga dibahas dengan mempertimbangkan kondisi APBD Kabupaten yang terbatas. Pemerintah daerah memerlukan peran serta masyarakat, koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Sinergi itu mencakup upaya menggerakkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta kerja sama pemerintah dengan swasta. Selain pariwisata, prioritas pembangunan 2019 meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik.

Bupati meminta forum dimanfaatkan para pemangku kepentingan untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih inovatif. Menurut Badingah, penyusunan tersebut diperlukan untuk memastikan taraf hidup masyarakat Gunungkidul ke depan semakin baik serta mendukung hasil pembangunan daerah.

“Kami minta agar semua Perangkat Daerah agar lebih fokus pada pencapaian sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, dan standar pelayanan minimal,” kata Badingah.

Baca berita lain di Gunung Kidul