Musrenbang GEDSI Petakan Kebutuhan Disabilitas Yogyakarta

Musrenbang GEDSI isu disabilitas digelar di Harper Malioboro, Yogyakarta, Senin (19/10/2026). Forum ini menghimpun kebutuhan penyandang disabilitas untuk dibahas sebagai bahan program pembangunan yang konkret.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan pelibatan penyandang disabilitas perlu dilakukan sejak perencanaan pembangunan. Hasil forum tersebut dapat menjadi bahan penyusunan program organisasi perangkat daerah (OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kota yang inklusif adalah kota yang sejak awal melibatkan penyandang disabilitas dalam menentukan arah pembangunannya serta memberikan akses yang setara untuk memperoleh kesempatan,” ujarnya.

Ruang Usulan bagi Penyandang Disabilitas

Musyawarah itu diikuti penyandang disabilitas, organisasi disabilitas, dan pemangku kepentingan. Mereka menyampaikan kebutuhan serta merumuskan usulan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif.

Agus menyebut pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan perlindungan hukum. Perempuan dan anak juga menjadi kelompok yang mendapat perhatian. Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong dunia usaha memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ia meminta OPD menelaah usulan yang disampaikan agar dapat dipertimbangkan dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Menurut Agus, pendekatan GEDSI perlu menjangkau kelompok yang lebih rentan tertinggal dari proses maupun hasil pembangunan.

Plt Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Patricia Heny Dian Anitasari menyatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan. Penyandang disabilitas, menurut dia, perlu berperan dalam penyampaian masukan sekaligus pelaksanaan program pemerintah.

“Kami ingin membangun bersama semua pihak, khususnya sahabat-sahabat disabilitas, agar dapat memberikan masukan terhadap program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.

Usulan Perlu Dikawal

Perwakilan Komite Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Nurul Saadah Andriani mengingatkan bahwa pembahasan isu disabilitas dalam forum perencanaan belum menjamin semua usulan terakomodasi. Evaluasi dan komunikasi berkelanjutan antara organisasi disabilitas, perwakilan penyandang disabilitas, dan pemerintah daerah tetap diperlukan.

Nurul menjelaskan, forum tersebut menjadi tahap akhir dari rangkaian penjaringan serta pembahasan usulan. Proses sebelumnya melibatkan pemangku kepentingan, organisasi disabilitas, dan perwakilan penyandang disabilitas dari forum kemantren inklusi.

Tindak lanjut OPD dan pengawalan bersama diperlukan agar kebutuhan yang telah disampaikan dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur.

Baca berita lain di Yogyakarta