Kualitas Perkara Didorong Jampidsus Kuntadi

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Kuntadi mendorong peningkatan kualitas perkara dan optimalisasi penyerapan anggaran dalam Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Bidang Tindak Pidana Khusus di Surabaya, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

Agenda yang dipimpin Sekretaris Jampidsus Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. itu diikuti secara daring oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., bersama jajaran terkait. Mereka membahas penguatan kinerja penegakan hukum dan pengelolaan anggaran bidang Pidsus.

Dalam arahannya, Kuntadi menjelaskan bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Khusus harus berorientasi pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Kualitas perkara tercermin melalui proses yang profesional, terukur, dan akuntabel serta berjalan selaras dengan upaya pencegahan korupsi.

Jajaran Pidsus Diminta Menjaga Kualitas Perkara

Jampidsus menginstruksikan jajaran di daerah untuk peka terhadap isu strategis yang berkembang dan menyusun skala prioritas perkara. Evaluasi berkala serta pengendalian perkara juga diminta dilakukan sejak tahap awal untuk menjaga kesinambungan penanganan di setiap satuan kerja.

Selain aspek teknis, pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama. Jajaran diminta mengidentifikasi kendala sejak dini agar realisasi anggaran sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Evaluasi Anggaran Dilanjutkan dengan Diskusi

Anggaran yang tersedia ditegaskan harus dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kelancaran proses penegakan hukum. Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perkara sekaligus tata kelola di lingkungan satuan kerja.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan paparan dan diskusi bersama Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Ari Hastuti, S.E., S.H., M.H. Pertemuan itu membahas inventarisasi hambatan dan perumusan solusi untuk mempercepat realisasi anggaran.

Baca berita lain di Hukum