Indonesia Siapkan Informasi GloBE untuk Pajak Global

Informasi GloBE disiapkan Indonesia melalui penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA) di Kotor, Montenegro, pada 27–29 Oktober 2026. Kesepakatan itu mendukung pertukaran informasi perpajakan otomatis antarnegara mulai 2027.

Direktur Jenderal Pajak menandatangani deklarasi GIR MCAA dalam Competent Authorities Conference ke-13. Berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026, Indonesia menjadi penandatangan ke-41 kesepakatan tersebut. Keikutsertaan ini memperluas akses terhadap informasi pajak grup perusahaan multinasional.

Pertukaran data tersebut ditujukan untuk membantu pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan Pajak Minimum Global. Pelaksanaan dengan setiap yurisdiksi mitra akan berlangsung setelah persyaratan yang ditetapkan terpenuhi dan hubungan pertukaran diaktifkan.

Fungsi Informasi GloBE

GIR adalah laporan standar yang memuat informasi tentang grup perusahaan multinasional serta penerapan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di yurisdiksi tempat grup beroperasi. Data itu mendukung penghitungan dan pemenuhan Pajak Minimum Global.

Ketentuan tersebut berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 750 juta euro. Melalui Automatic Exchange of Information, otoritas pajak dapat memperoleh GIR dari yurisdiksi mitra.

Skema itu juga memungkinkan pelaporan terpusat. Grup perusahaan multinasional dapat menyerahkan laporan melalui satu yurisdiksi yang memenuhi persyaratan, sehingga penyampaian laporan berulang di sejumlah negara dapat dikurangi.

Aktivasi hubungan pertukaran untuk setiap yurisdiksi mensyaratkan notifikasi dari otoritas berwenang kepada Sekretariat Co-ordinating Body. Yurisdiksi mitra juga harus saling menetapkan diri sebagai pengirim dan penerima informasi.

Informasi yang dipertukarkan wajib dirahasiakan sesuai Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. GIR MCAA disusun berdasarkan Pasal 6 konvensi yang telah diratifikasi Indonesia dan mendukung penerapan ketentuan GloBE dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.

Bantuan Penagihan Pajak

Selain pertukaran informasi, Indonesia mendorong perluasan kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara dalam konferensi yang sama. Direktur Jenderal Pajak menjadi pembicara utama pada sesi khusus yang membahas kolaborasi antarotoritas pajak.

Pembahasan itu mencakup kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan aset atau penanggung pajak di luar negeri. Penguatan kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah Indonesia memperluas kerja sama perpajakan internasional.

Baca berita lain di Ekonomi