Honor Tenaga Honorer Purbalingga Dianggarkan Rp24,3 Miliar

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran Rp24,3 miliar untuk honor tenaga honorer yang terdiri atas Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam RAPBD 2019. Rencana itu disampaikan Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (7/11), di Ruang Rapat DPRD Purbalingga.

Honor tenaga honorer dianggarkan Rp24,339 miliar

Dalam rapat tersebut, Dyah menjawab pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang disampaikan sehari sebelumnya. Fraksi-fraksi itu mempertanyakan penghasilan bagi GTT dan PTT di Kabupaten Purbalingga.

“Mengenai permasalahan penghasilan GTT/PTT dapat kami sampaikan bahwa dalam RAPBD tahun 2019 telah dianggarkan bantuan kesejahteraan untuk guru Wiyata Bhakti dan Tenaga Tidak Tetap sebesar Rp 24.339.100.000. Selain itu, kita juga mengalokasikan anggaran untuk BPJS ketenaga kerjaan,” kata Dyah.

Bantuan kesejahteraan tersebut akan diterima sebesar Rp750.000 per orang setiap bulan. Penerima harus memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga. Menurut Dyah, anggaran itu memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Banyumas.

Tambahan penghasilan di luar APBD

Dyah menyebut GTT dan PTT masih dapat menerima tambahan penghasilan lain dari dana di luar APBD. Tambahan honor tenaga honorer itu dapat berasal dari honor pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, atau honor lain sesuai ketentuan.

Isu kesejahteraan tenaga honorer sebelumnya disampaikan Juru Bicara FKB Nur Tjahyati. Ia mengatakan rencana kenaikan gaji PNS perlu dibarengi peningkatan kinerja dan perhatian terhadap honor para tenaga honorer.

“Karena kenaikan gaji PNS yang tidak dibarengi dengan kenaikan honor bagi para honorer akan menimbulkan kecemburuan apalagi dengan beban tugas yang sama,” kata Nur.

FKB juga mengusulkan agar Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran bagi GTT dan PTT dengan honor yang sepadan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari sumber APBD Kabupaten Purbalingga. Dalam materi rapat, kebijakan belanja daerah turut dikaitkan dengan rencana kenaikan gaji PNS rata-rata 5 persen dan tambahan penghasilan pegawai rata-rata 25 persen pada 2019.

Baca berita lain di Purbalingga