Diklat Hukum Pidana Surabaya Ditutup Badiklat Kejaksaan

Rangkaian Diklat hukum pidana di Sentra Diklat Surabaya berakhir pada Jumat (2/10/2026). Penutupan berlangsung di Ballroom Vasa Hotel Surabaya dan dipimpin Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia Dr. Yulianto, S.H., M.H.

Pelatihan tersebut merupakan Pelatihan Teknis Pemantapan Pembaharuan Hukum Pidana dalam KUHP dan KUHAP Tahun 2026. Kegiatan dimulai pada 28 September dan berjalan selama lima hari. Peserta mengikuti pembelajaran secara klasikal yang diselenggarakan dalam empat kelas.

Diklat hukum pidana dan Penanganan Perkara

Selama kegiatan, peserta mempelajari perubahan norma serta prosedur dalam KUHP dan KUHAP. Materi Diklat hukum pidana juga dihubungkan dengan kebutuhan penanganan perkara dalam praktik. Susunan pembelajaran itu diarahkan untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyiapkan peserta menghadapi pembaharuan hukum pidana nasional.

Penutupan dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badiklat Kejaksaan RI J. Devi Sudarso, S.H., C.N., serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar, S.H., M.Hum. Hadir pula Asisten Tindak Pidana Umum, Plh. Asisten Pembinaan, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Koordinator Surabaya, jajaran pejabat Badiklat Kejaksaan RI, dan peserta pelatihan.

Penerapan Hasil Diklat hukum pidana

Dr. Yulianto menyampaikan bahwa berakhirnya kegiatan di Sentra Diklat Surabaya tidak menandai berhentinya proses belajar. Pengetahuan yang diperoleh peserta akan menghadapi pengujian melalui pelaksanaan tugas setelah mereka kembali ke satuan kerja masing-masing.

Peserta diminta membawa pemahaman, jejaring, dan cara berpikir yang diperoleh selama pelatihan. Materi yang telah diberikan juga perlu dipelajari kembali serta dibahas bersama rekan kerja di satuan kerja. Penerapannya dalam tugas harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Kegiatan di Surabaya menjadi pelaksanaan kedua dalam rangkaian Sentra Diklat Tahun 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah berlangsung di Sentra Diklat Medan. Rangkaian berikutnya dijadwalkan berlangsung di Sentra Diklat Makassar, Semarang, Bandung, hingga Palembang.

Bekal yang diperoleh dari Diklat hukum pidana tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan para jaksa dalam menghadapi dinamika pembaharuan hukum pidana. Pengetahuan itu juga diharapkan mendukung kualitas penanganan perkara secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Baca berita lain di Hukum