Bantul Perluas Wajib Belajar Prasekolah di 17 Kapanewon

Pemerintah Kabupaten Bantul memulai sosialisasi dan advokasi wajib belajar prasekolah di 17 kapanewon melalui kegiatan Sambang Prasekolah. Hari pertama kegiatan itu berlangsung di TK Negeri Kasihan, Rabu (7/10/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pemangku wilayah.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, Edy Sutrisno, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengawal wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah.

“Kami dari Dinas Dikpora mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk melakukan advokasi sekaligus sosialisasi implementasi dari wajib belajar 13 tahun, satu tahun prasekolah yang secara masif kami laksanakan di 17 kapanewon,” ujar Edy.

Perluasan akses layanan prasekolah

Menurut Edy, kebijakan wajib belajar prasekolah tidak sekadar membahas kewajiban anak mengikuti pendidikan prasekolah. Pemerintah juga perlu memastikan layanan pendidikan anak usia dini dapat diakses sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.

Sosialisasi dan advokasi tersebut melibatkan panewu, lurah, Bunda PAUD kalurahan, dukuh, organisasi mitra, PP-PAUD, serta unsur dunia usaha dan dunia industri. Keterlibatan berbagai pihak diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini di wilayah Bantul.

Bunda PAUD Kabupaten Bantul, Emi Masruroh, memaparkan kondisi satuan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bantul. Saat ini terdapat 551 TK atau sederajat, 502 Kelompok Bermain atau sederajat, 63 Taman Penitipan Anak, dan 225 Satuan PAUD Sejenis.

Jumlah tersebut membuat Bantul memiliki lebih dari 1.000 satuan PAUD dan berada di urutan kedua di DIY setelah Sleman. Dari sisi akses, pada 2024 sebanyak 75 desa atau kalurahan di Bantul telah memiliki layanan PAUD. Kabupaten itu juga memiliki 18 TK negeri.

Data satuan dan kesiapan anak

Emi menyampaikan perubahan aturan akreditasi yang semakin ketat turut memengaruhi jumlah satuan PAUD berstatus akreditasi. Meski demikian, ia menyebut kualitas PAUD di Bantul secara umum meningkat, walaupun ada satuan yang tidak lagi beroperasi.

Kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah diarahkan agar setiap anak usia 5–6 tahun memperoleh akses dan berpartisipasi dalam satuan PAUD berkualitas. Pelaksanaannya melibatkan dukungan keluarga, masyarakat, dan anak.

Emi juga menyebut pendidikan prasekolah berperan dalam masa transisi anak menuju sekolah dasar. Berdasarkan riset dan kajian Kemendikdasmen, sebanyak 78 persen anak PAUD disebut memiliki kesiapan kognitif dan sosial lebih tinggi, dibandingkan 45 persen anak yang tidak mengikuti PAUD.

Baca berita lain di Bantul