Arahan Kajati Jatim di Jember Tekankan Kerja Kolektif

Suasana kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., ke Kejaksaan Negeri Jember diwarnai penyambutan oleh jajaran kejaksaan dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Jumat siang (13/11/2026). Dalam agenda tersebut, kerja kolektif menjadi salah satu arahan utama untuk menjaga keberhasilan institusi.

Dr. Abdul Qohar datang bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Timur Ny. Dewi Qohar, para asisten, serta Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Jatim. Rombongan disambut Kepala Kejari Jember Dr. Yadyn, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran. Pj. Sekda Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi, S.P., M.Si., dan forkopimda turut hadir.

Kunjungan itu diarahkan untuk memperkuat komunikasi internal sekaligus memastikan pelayanan dan penegakan hukum di daerah berjalan optimal. Dalam pemaparan kinerja, Dr. Yadyn menyampaikan realisasi serapan anggaran Kejari Jember yang telah melampaui 90 persen, pengungkapan sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik, serta langkah pemulihan keuangan negara melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerja Kolektif dan Integritas Jajaran

Kajati Jatim menegaskan bahwa soliditas dan loyalitas merupakan kunci keberhasilan institusi karena capaian kinerja lahir dari kerja kolektif. Ia mengingatkan jajaran agar menjaga marwah institusi dengan menjunjung integritas dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas sehari-hari, jajaran diminta konsisten mematuhi standar operasional prosedur, memperkuat mitigasi risiko, serta mengoptimalkan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus, kecermatan serta ketepatan hingga pelaporan berjenjang juga ditekankan demi menjaga efektivitas dan menghindari persepsi negatif di masyarakat.

Percepatan Penyelesaian Aset Negara

Pada aspek penyelesaian aset, Kajati menyoroti percepatan penyelesaian barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht melalui mekanisme lelang. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ia juga menekankan langkah strategis dalam pemulihan dan penyelamatan aset milik pemerintah daerah agar dapat kembali digunakan untuk kepentingan publik.

Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan pengarahan teknis dari para asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha. Kegiatan kemudian dilanjutkan melalui dialog interaktif bersama pegawai untuk mendengarkan masukan secara langsung sekaligus memetakan kendala dan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan.

Baca berita lain di Hukum