Ribuan Warga Jepara Masuk Daftar PIP

Ribuan warga Jepara berpeluang menerima keringanan biaya pendidikan anak menyusul rencana penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) hingga 50.000 penerima pada 2026. Rencana tersebut mengemuka saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memaparkan berbagai program bantuan pendidikan kepada warga Jepara di Jawa Tengah. Apabila usulan itu disetujui, jumlah penerima PIP di Jepara diperkirakan melonjak jauh dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sekaligus memperluas akses bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu di wilayah tersebut.

Abdul Wachid menuturkan bahwa sepanjang 2025 dirinya sudah menyalurkan bantuan PIP kepada kurang lebih 18.000 siswa madrasah se-Kabupaten Jepara, meliputi jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah. “Di 2025, saya telah memberikan PIP kepada Kabupaten Jepara sebanyak 18.000 PIP. Itu dari madrasah, tsanawiyah, aliyah. Kami kasih program itu dari kelas 1 sampai selesai,” ujarnya saat menyampaikan capaian penyaluran bantuan tahun lalu.

Rincian Nominal Bantuan bagi Warga Jepara

Besaran PIP yang diterima berjenjang mengikuti tingkat pendidikan siswa, yakni Rp 450.000 untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Rp 750.000 bagi siswa Madrasah Tsanawiyah, dan Rp 1,8 juta untuk siswa Madrasah Aliyah. Nominal tersebut, menurutnya, cukup membantu keluarga warga Jepara menutup sebagian kebutuhan sekolah anak-anak mereka setiap tahun ajaran. Ia meminta warga Jepara memastikan anaknya yang bersekolah di madrasah telah terdaftar sebagai penerima manfaat program ini, sekaligus melaporkan bila ada siswa yang layak namun belum mendapat bantuan, baik melalui stafnya maupun langsung mendatangi Joglo Aspirasi Gotri.

Usulan Tambahan Kuota di Forum Ngopi

Usulan penambahan 50.000 kuota PIP itu disampaikan Abdul Wachid dalam forum Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus, Minggu, 27 September 2026, bertempat di Panti Asuhan Sunu Ngesti Tomo, Jepara. “Tahun 2026, saya menawarkan diri pada Pak Bupati atau Kemenag Kabupaten Jepara, ada juga lewat Ma’arif, bisa juga lewat Pergunu, itu Jepara mengajukan lagi 50.000 PIP,” katanya di hadapan peserta forum.

Forum bertajuk “Pendidikan Islam dan Pengembangan SDM yang Profesional, Berintegritas, dan Berorientasi Pelayanan” ini dihadiri ratusan peserta dari unsur Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pengusulan kuota tambahan itu ditempuh lewat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama setempat, juga melibatkan organisasi keagamaan seperti Ma’arif dan Pergunu, supaya distribusi manfaat kepada warga Jepara berjalan lebih merata.

Bantuan KIP Kuliah dan Penyelesaian Ijazah

Di luar PIP, warga Jepara yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri juga berpeluang memperoleh KIP Kuliah senilai Rp 6,6 juta per semester atau Rp 13,2 juta setahun untuk dua semester. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan mahasiswa yang menempuh studi di UIN Sunan Kudus, UIN Walisongo Semarang, ataupun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing kampus.

Selain itu, sebanyak 160 mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara terbantu penyelesaian tunggakan administrasi yang sempat menahan penerbitan ijazah mereka. “Tahun ini saya menyelesaikan 160 mahasiswa, ya. Kami menyelesaikan, membayar administrasinya dan anak-anak itu sudah bisa membawa ijazahnya,” kata Abdul Wachid. Kemudahan serupa turut dirasakan sejumlah warga Jepara yang berstatus siswa SMP dan SMA dan mengalami kendala administrasi kelulusan sejenis.

Perjuangan Insentif bagi Guru Madrasah

Selain persoalan pendidikan siswa, kesejahteraan pengajar juga menjadi sorotan warga Jepara dalam forum tersebut. Abdul Wachid mengusulkan insentif sebesar Rp 1,5 juta per bulan bagi guru madrasah, pengajar pondok pesantren, dan pengajar mengaji. Usulan tersebut mencuat setelah seorang guru yang hadir dalam forum mengaku hanya menerima honor Rp 300.000 per bulan, jauh di bawah bantuan kesejahteraan guru dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang saat ini berkisar Rp 1,4 juta per tahun.

“Doakan saja, saya memperjuangkan Mas-mas, Mbak-mbak, atau Ibu-ibu yang mengajar di pengajian, ngajar ngaji di pondok dan termasuk guru madrasah, saya perjuangkan dalam satu bulan Rp 1.500.000,” ujar Abdul Wachid. Ia menambahkan, semangat memperjuangkan kenaikan honor itu tak lepas dari pengalamannya sebelumnya mengupayakan kenaikan honorarium anggota Tagana yang bertugas menangani bencana, sebagai bagian dari komitmennya mendampingi berbagai kalangan warga Jepara.

Melalui forum Ngopi tersebut, Abdul Wachid berharap para peserta yang bersentuhan langsung dengan kegiatan sosial dan keagamaan dapat ikut menyebarluaskan informasi program bantuan pendidikan kepada warga Jepara yang belum mengetahuinya. Ia menegaskan akan terus menindaklanjuti pengajuan tambahan kuota PIP maupun usulan insentif guru melalui koordinasi bersama Bupati, Kementerian Agama Kabupaten Jepara, serta organisasi keagamaan Ma’arif dan Pergunu.

Baca berita lain di Jepara