Pembatasan Media Sosial Anak Diberlakukan 28 Maret

Pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun akan diterapkan pemerintah pada 28 Maret 2026. Kebijakan ini menyasar platform yang dikategorikan berisiko tinggi dan mengatur penonaktifan atau penundaan akses akun anak.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Layanan jejaring sosial dan media sosial dimasukkan sebagai layanan digital berisiko tinggi.

Pembatasan media sosial dan tantangan verifikasi usia

Dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Endang Wahyu Pamungkas menilai arah kebijakan itu masuk akal karena berangkat dari kebutuhan melindungi anak dari kecanduan, perundungan siber, penipuan, eksploitasi, dan konten yang tidak sesuai usia.

Namun, ia menilai tantangan utama berada pada pelaksanaan. Pemerintah harus menghadapi jutaan pengguna, platform global, perangkat yang beragam, serta budaya digital keluarga yang tidak seragam. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube juga perlu memverifikasi akun lama maupun akun baru secara berkelanjutan.

Komdigi mewajibkan penggunaan teknologi verifikasi usia berbasis kecerdasan buatan, termasuk pemindaian wajah untuk memperkirakan usia pengguna. Endang menyebut teknologi tersebut masih memiliki rata-rata kesalahan estimasi sekitar 2,5 tahun, sehingga berisiko keliru pada pengguna berusia 15 hingga 17 tahun.

Privasi data dan celah akses anak

Menurut Endang, pemindaian wajah dapat digunakan sebagai penyaringan awal, tetapi sebaiknya dipadukan dengan persetujuan orang tua, verifikasi dokumen, atau mekanisme banding. Ia juga mengingatkan kemungkinan penyiasatan melalui VPN, identitas lain, akun milik orang tua atau teman, serta perangkat bersama.

Pembatasan media sosial turut memunculkan persoalan keamanan data apabila verifikasi terhubung dengan NIK atau data biometrik. Risiko yang perlu diantisipasi mencakup kebocoran identitas, penyalahgunaan data untuk membuat profil pengguna, dan penggabungan data dari berbagai basis data.

Endang menyarankan pemerintah menjelaskan daftar platform berisiko tinggi dan metode verifikasi secara transparan. Ia juga mendorong pelibatan orang tua, sekolah, serta masyarakat melalui literasi digital, disertai kontrol orang tua, desain platform yang aman, dan kanal pelaporan yang responsif.

Baca berita lain di Pendidikan