TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
HUKUM KRIMINAL

Kejati Jatim Setujui Penghentian Penuntutan Tujuh Perkara

penghentian penuntutan
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Selasa (17/11/2026)
Lokasi
Surabaya
Jumlah
Tujuh perkara tindak pidana umum
Mekanisme
Keadilan restoratif

Rapat penelaahan perkara digelar secara daring dari Surabaya pada Selasa (17/11/2026) saat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan terhadap tujuh perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif. Ekspose tersebut diikuti lima kejaksaan negeri, yakni Jember, Kota Blitar, Ponorogo, Sidoarjo, dan Jombang.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., memimpin ekspose bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., serta jajaran pejabat eselon IV bidang pidana umum. Mereka membahas pengajuan perkara dari masing-masing kejaksaan negeri beserta pemenuhan persyaratan penyelesaiannya.

Dalam penilaiannya, Luhur menjelaskan bahwa ketujuh perkara memenuhi ketentuan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Pertimbangannya meliputi tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau denda kategori ringan, kesepakatan perdamaian, serta respons positif dari masyarakat.

Rincian Tujuh Perkara yang Disetujui

Dua perkara penganiayaan diajukan Kejari Jember berdasarkan Pasal 466 ayat (1) KUHP. Kejari Kota Blitar mengajukan satu perkara pencurian yang memenuhi Pasal 476 KUHP, sedangkan Kejari Ponorogo mengajukan satu perkara penggelapan berdasarkan Pasal 486 KUHP.

Tiga perkara lainnya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Kejari Sidoarjo mengajukan dua perkara, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau ringan serta perkara dengan korban meninggal dunia dan luka ringan. Ketentuan yang digunakan ialah Pasal 310 ayat (3) atau Pasal 310 ayat (2), serta Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ.

Kejari Jombang mengajukan satu perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perkara tersebut menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

Penghentian Penuntutan Dikaji Tanpa Paksaan

Luhur mengingatkan agar setiap pengajuan keadilan restoratif ditelaah secara cermat melalui pendalaman perkara dan pemeriksaan seluruh persyaratan. Ia menegaskan, perdamaian antara korban dan tersangka tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Mekanisme itu bukan bentuk pemakluman terhadap tindak pidana, melainkan penegakan hukum yang tetap tegas dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan.

Dalam ekspose tersebut turut dibahas kesiapan penerapan pidana kerja sosial. Sanksi ini diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana pembinaan bagi pelaku. Pelaksanaannya akan disertai pengawasan dan pembinaan untuk mendorong perilaku yang lebih baik, tanggung jawab sosial, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan lingkungan masyarakat.

Baca berita lain di Hukum