TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
HUKUM KRIMINAL

Kasus PDTS KBS, Empat Orang Ditahan

Kasus PDTS KBS
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (19/11/2026)
Lokasi
Surabaya
Tersangka
MN, NW, EES, dan MM
Kerugian
Rp3.270.559.452
Penahanan
19 November hingga 8 Desember 2026

Kasus PDTS KBS memasuki tahap penahanan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penetapan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya pada 2025 hingga 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR, menyampaikan bahwa empat tersangka tersebut ialah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES sebagai anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM, advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (19/11/2026), Aspidsus menjelaskan perkara tersebut berawal pada Februari 2025. Saat itu, direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil Kejari Tanjung Perak berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Melalui EES, NW dan MN kemudian bertemu dengan MM. Dalam pertemuan itu, MM meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp500 juta dengan alasan untuk membantu menutup perkara. Uang yang dikeluarkan dari kas perusahaan tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Permintaan Dana Berlanjut Saat Pemeriksaan

Pada April 2025, permintaan dana kembali muncul ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. MM disebut meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana pengurusan perkara Rp995 juta.

Akumulasi uang yang dikeluarkan kemudian mencapai Rp2,41 miliar. Kejati Jatim menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang untuk menghentikan perkara. Penyidik menduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mencatut nama Kejaksaan.

Pengeluaran itu diduga ditutup melalui rekayasa dokumen dan administrasi keuangan perusahaan. “Keempat tersangka bersekongkol dengan cara membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat review SOP KBS, PKS KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi tersebut sejumlah Rp2,41 miliar dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut untuk kegiatan yang sah,” jelas Aspidsus.

Kerugian Negara Dihitung BPKP

Penyidik juga menemukan dana kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Dana tersebut diklaim untuk kebutuhan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium.

Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026 menghitung total kerugian keuangan negara sebesar Rp3.270.559.452. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Keempat tersangka ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari. Masa penahanan itu terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Baca berita lain di Hukum