Fakta Kunci
Kuota 42 ribu jemaah menempatkan Jawa Timur sebagai daerah dengan beban layanan haji reguler terbesar se-Indonesia pada musim 1448 H/2027 M. Persiapan pengelolaan kuota tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Layanan Haji Reguler 1448 H/2027 M di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (18/11/2026).
Forum yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur itu diikuti seluruh Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Jawa Timur. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan aspek hukum, pencegahan penyimpangan, dan pengawasan penyelenggaraan haji.
Kristanti memaparkan bahwa tata kelola penyelenggaraan haji harus bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Ia juga memetakan tiga potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi pengambil kebijakan, yakni aspek administrasi, perdata, dan pidana.
Risiko hukum dalam layanan 42 Ribu Jemaah
Pemetaan itu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan sejumlah sektor penting, seperti distribusi kuota, kemitraan vendor, pengelolaan keuangan, serta standar pelayanan jemaah di lapangan. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas jajaran penyelenggara daerah dalam mengelola layanan bagi 42 ribu jemaah.
Selain memetakan risiko, Kristanti menyampaikan tiga langkah mitigasi. Langkah tersebut meliputi penguatan pengawasan internal, masyarakat, dan terpadu; pembangunan budaya organisasi yang berintegritas; serta optimalisasi sinergi bersama Kejaksaan.
Mitigasi dan pendampingan hukum
Sinergi dengan Kejaksaan dilakukan melalui pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pengawalan dan pengamanan pembangunan juga dilakukan oleh Bidang Intelijen untuk mendukung pengelolaan kewenangan serta sektor layanan haji.
“Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya diukur dari tepatnya waktu keberangkatan dan kepulangan, melainkan dari rasa aman, keadilan, dan ketenangan batin yang dirasakan oleh setiap jemaah,” kata Kristanti saat menutup materinya.
Kejati Jatim menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dan mendampingi Kemenhaj dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan bagi seluruh jemaah.
Baca berita lain di Hukum