Gerakan Desa Dampingan Wajibkan Perangkat Daerah Jepara

Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan gerakan desa dampingan dengan mewajibkan setiap perangkat daerah memiliki satu desa binaan. Gerakan itu diluncurkan Bupati Jepara Dian Kristiandi pada Rabu (13/10/2021) di Gedung Shima Jepara.

Gerakan Desa Dampingan Berbasis Kemitraan

Dian mengatakan, keterlibatan perangkat daerah diharapkan membantu menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep gerakan tersebut berupa kemitraan dan kolaborasi berjenjang antara pemerintah daerah dengan pihak nonpemerintah.

Pihak yang dilibatkan meliputi swasta, lembaga zakat, dan perguruan tinggi. Kolaborasi itu diarahkan untuk menumbuhkan komitmen serta semangat gotong royong dalam pelaksanaan desa dampingan.

Target Penurunan Kemiskinan Jepara

Angka kemiskinan Kabupaten Jepara pada September 2020 naik 0,51 persen dibandingkan 2019, dari 6,66 persen menjadi 7,17 persen. Dian menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi yang berdampak pada ekonomi warga.

Meski meningkat, angka kemiskinan Jepara masih lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 9,78 persen dan Jawa Tengah 11,41 persen. Jepara disebut berada di peringkat ketiga daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Melalui gerakan desa dampingan, Dian mengajak perangkat daerah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,5 persen.

Baca berita lain di Jepara