Kafilah Migran Bergerak ke Utara Usai Pemilu AS

Kafilah migran kembali bergerak ke utara menuju Amerika Serikat beberapa hari setelah pemilu paruh waktu, dengan sebagian anggotanya berharap perubahan sikap Partai Demokrat terhadap imigrasi membuka peluang masuk ke negara itu.

Sejumlah migran dari Nikaragua dan Guatemala yang ikut dalam perjalanan tersebut menyampaikan keyakinan bahwa perubahan politik di Kongres dapat memengaruhi kebijakan perbatasan. Salah satu migran Nikaragua mengatakan ia pernah dideportasi dari Amerika Serikat.

“Ada cahaya di ujung terowongan, cara bagi kami untuk masuk. Kami percaya Demokrat akan membantu kami,” kata migran Nikaragua itu. Migran lain menyebut Demokrat tidak akan membiarkan suara pemilih Latino hilang dan mungkin memberi mereka kesempatan mencapai rumah baru.

Kafilah migran mengandalkan perubahan kebijakan

Harapan itu muncul setelah sejumlah anggota Demokrat menyerukan penghapusan atau pembatasan lembaga penegakan imigrasi. Hakeem Jeffries pada 9 November 2026 menyebut ICE sudah tidak terkendali dan menuding kebijakan deportasi pemerintahan Donald Trump sebagai mesin deportasi massal. Ayanna Pressley menyerukan penghapusan ICE, perluasan TPS, serta penutupan pusat detensi.

Seruan serupa disampaikan Rashida Tlaib, Claire Valdez, Delia Ramirez, Pramila Jayapal, Juan Vargas, dan Alex Padilla pada 4-12 November 2026. Mereka menyerukan penghapusan ICE, pembongkaran Departemen Keamanan Dalam Negeri, pembatasan penahanan, serta perubahan kebijakan deportasi.

Trump menegaskan perbatasan tetap ditutup

Sejumlah pejabat Demokrat di negara bagian perbatasan juga menyatakan akan mengubah pendekatan terhadap penegakan imigrasi. Gubernur terpilih Texas Gina Hinojosa menyebut penegakan perbatasan ketat sebagai pertunjukan politik. Wakil gubernur terpilih Texas Vikki Goodwin mengatakan penegak hukum tidak boleh membantu ICE di Texas.

Presiden Donald Trump menanggapi pergerakan kafilah itu dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan diterima di Amerika Serikat. Ia meminta Meksiko menghentikan perjalanan tersebut dan mengancam menggandakan tarif apabila tidak dilakukan.

Tom Homan, pejabat penanggung jawab perbatasan di Gedung Putih, mengatakan kafilah tersebut tidak akan dibebaskan masuk ke Amerika Serikat. Penasihat hukum umum Departemen Keamanan Dalam Negeri James Percival menambahkan bahwa Patroli Perbatasan telah bersiap menghadapi kemungkinan kedatangan mereka di perbatasan selatan.

Baca berita lain di Internasional