Puadi Jabarkan 5 Agenda Pelanggaran Administratif

Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan lima agenda strategis redesain pelanggaran administratif pemilu dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026). Agenda itu mencakup penegasan kewenangan, penyederhanaan prosedur, penguatan pelaksanaan putusan, penataan sanksi, serta modernisasi sistem penanganan.

Puadi menjelaskan, penegakan hukum administratif perlu diarahkan dari sekadar menyelesaikan perkara menuju kepatuhan terhadap hukum pemilu. Proses penanganan harus memastikan pelanggaran dikoreksi, akibat hukumnya dipulihkan, dan putusan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan.

“Penegakan hukum administratif tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penjatuhan putusan, tetapi harus memastikan pelanggaran dapat dikoreksi, akibat hukumnya dipulihkan, dan putusan benar-benar dilaksanakan,” ujar Puadi.

Lima Agenda Pelanggaran Administratif Pemilu

Agenda pertama ialah memperjelas kewenangan dan kedudukan Bawaslu dalam menerima, memeriksa, mengkaji, serta memutus pelanggaran administratif pemilu. Puadi menyebut fungsi tersebut menunjukkan adanya peran pemeriksaan dan pemutusan yang bersifat quasi-yudisial. Karena itu, batas kewenangan, standar pemeriksaan, jaminan independensi, serta hubungan kelembagaan Bawaslu dan KPU perlu diatur secara jelas dengan tetap menjamin objektivitas dan hak para pihak.

Agenda kedua berupa penyederhanaan prosedur penanganan berdasarkan jenis, tingkat keseriusan, kompleksitas, dan dampak pelanggaran. Menurut Puadi, penyederhanaan itu ditujukan agar pemeriksaan berlangsung lebih cepat dan tepat, tanpa mengurangi kualitas proses maupun keadilan bagi para pihak.

Agenda ketiga adalah memperkuat daya ikat dan pelaksanaan putusan Bawaslu. Kualitas penegakan hukum, kata Puadi, tidak cukup dinilai dari jumlah perkara atau putusan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut dijalankan dan mampu mengoreksi pelanggaran.

Sanksi dan Modernisasi Sistem Penanganan

Agenda keempat berkaitan dengan penataan sanksi administratif yang adil dan proporsional. Pertimbangannya meliputi tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, dan kemungkinan pemulihan. Sanksi juga diarahkan untuk mencegah pengulangan serta menjaga integritas pemilu.

Agenda terakhir ialah penguatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem. Upayanya mencakup peningkatan kompetensi pemeriksaan, kemampuan pembuktian, kualitas pertimbangan hukum, konsistensi putusan di seluruh tingkatan Bawaslu, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola perkara, mendokumentasikan bukti, memublikasikan putusan, dan memantau tindak lanjut secara transparan serta akuntabel.

Puadi menyampaikan pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan hukum dan kelembagaan, rekomendasi perubahan ketentuan Undang-Undang Pemilu, serta arah penguatan kapasitas kelembagaan menuju Pemilu 2029. Rekomendasi itu mencakup kewenangan Bawaslu, prosedur pemeriksaan, sistem sanksi, dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Baca berita lain di Politik