Penegakan Hukum Jatim Ditinjau ST Burhanuddin

Kedatangan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin bersama rombongan disambut jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (29/10/2026). Agenda itu menjadi bagian dari kunjungan kerja setelah ia menyambangi sejumlah satuan kerja Kejaksaan di Mojokerto, Malang, dan Surabaya, sekaligus meninjau penegakan hukum Jatim.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar, S.H., M.H., bersama Wakajati, jajaran Pejabat Utama, dan seluruh pegawai menerima kedatangan tersebut. Abdul Qohar menyampaikan apresiasi serta melaporkan capaian kinerja Kejati dan Kejari se-Jawa Timur, termasuk perkembangan penanganan berbagai perkara.

Peninjauan bidang kerja di Kejati Jawa Timur

ST Burhanuddin meninjau sejumlah bidang kerja di Kejati Jawa Timur untuk memastikan kualitas penegakan hukum di daerah berjalan presisi. Setelah peninjauan, pengarahan digelar secara hybrid dan diikuti jajaran Pejabat Utama, para kepala kejaksaan negeri, serta seluruh pegawai dari 39 satuan kerja se-Jawa Timur.

Dalam pengarahan itu, Jaksa Agung menekankan pentingnya menjaga marwah institusi melalui integritas, kinerja nyata, dan keberanian dalam menjalankan tugas. Besarnya jumlah satuan kerja di Jawa Timur menjadi alasan bagi seluruh jajaran untuk memperkuat pengawasan melekat, menjaga profesionalisme, dan mempertahankan integritas diri.

Sejumlah arahan untuk pelaksanaan tugas

Arahan strategis yang disampaikan mencakup penguatan pencegahan pidana melalui penyuluhan dan penerangan hukum yang responsif terhadap dinamika perkara terkini. Ia juga menekankan pemenuhan hak-hak pegawai untuk mengoptimalkan kinerja serta menegaskan peran jaksa sebagai dominus litis.

Jaksa Agung turut menyoroti peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana khusus agar peka terhadap perkembangan modus operandi kejahatan. Penguatan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum, inovasi penyelamatan aset negara dan daerah, serta koordinasi dengan jajaran TNI dalam penanganan perkara koneksitas juga menjadi bagian dari arahan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Kabiro Umum, Kapuspenkum, Asisten Umum, dan Asisten Khusus. Acara ditutup melalui sesi tanya jawab interaktif untuk mengidentifikasi kendala dan membahas langkah penyelesaian di masing-masing satuan kerja.

Baca berita lain di Hukum