Kejati-Pelindo 3 Bahas Tata Kelola Pelabuhan

Penguatan tata kelola pelabuhan dan mitigasi risiko hukum menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang profesional. Isu tersebut dibahas dalam audiensi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pelindo Regional 3 dan perwakilan direksi anak perusahaan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (22/10/2026).

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H., menerima kunjungan Executive Director 3 Pelindo Regional 3 Wahyu Widodo beserta rombongan. Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola perusahaan dalam kegiatan jasa kepelabuhanan.

Rombongan Pelindo turut dihadiri Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo, Direktur Utama Terminal Petikemas M. Aji, Direktur Operasi Terminal Teluk Lamong Fahrus Salam, serta Direktur Utama PT APBS Daru Wicaksono Julianto.

Risiko hukum dipetakan sejak awal

Agenda audiensi mencakup kepatuhan regulasi atau legal compliance, pemetaan potensi masalah hukum sejak dini, serta perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis melalui prinsip business judgment rule. Pembahasan tersebut dikaitkan dengan upaya menjaga kelancaran rantai logistik nasional di Jawa Timur.

Dr. Abdul Qohar AF menekankan pentingnya tindakan preventif dalam setiap kegiatan korporasi BUMN. Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejati Jawa Timur menyatakan siap memberikan pendampingan maupun pertimbangan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Koordinasi layanan kepelabuhanan

Pendampingan hukum itu diarahkan agar kebijakan bisnis Pelindo berjalan akuntabel dan profesional, sekaligus berorientasi pada perlindungan aset negara. Dalam forum tersebut, Kejati Jawa Timur dan Pelindo Regional 3 juga berkomitmen memperkuat koordinasi secara berkala untuk mendukung layanan kepelabuhanan yang modern, andal, serta patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

Baca berita lain di Hukum