Ekspose Perkara Jatim Bahas Penghentian Penuntutan

Empat perkara dari Bangkalan dan Sidoarjo mendapat persetujuan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dalam rangkaian ekspose perkara di Jawa Timur. Pembahasan berlangsung pada Senin (19/10/2026) dan Rabu (21/10/2026).

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., memimpin pembahasan bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., dan jajaran Bidang Tindak Pidana Umum. Forum tersebut menilai pengajuan perkara berdasarkan persyaratan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Agenda pertama dilaksanakan secara daring bersama Kejaksaan Negeri Bangkalan pada Senin (19/10/2026). Hasilnya, satu perkara pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP disetujui untuk dihentikan penuntutannya.

Tiga Perkara dari Sidoarjo

Pembahasan berikutnya digelar secara langsung bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan jajaran pada Rabu (21/10/2026). Dalam agenda ini, penghentian penuntutan disetujui untuk tiga perkara.

Ketiga perkara tersebut terdiri atas penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf a KUHP, pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP, serta pencurian dengan penerapan ketentuan penyertaan melalui perantaraan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 juncto Pasal 20 huruf b KUHP.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada persyaratan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Beberapa syaratnya ialah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun atau berupa pidana denda kategori ringan, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat.

Pembahasan Kerja Sosial

Selain penghentian penuntutan, ekspose membahas penerapan pidana kerja sosial dan pembinaan melalui pelatihan kerja. Pendekatan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan, pembentukan sikap, serta kesiapan pelaku untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Baca berita lain di Hukum