TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
HUKUM KRIMINAL

Pengawalan Datun Madura Disepakati untuk Pembangunan SUTT

pengawalan Datun Madura
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (15/10/2026)
Lokasi
The Alana Surabaya
Pelaku
PLN UPP JBTB 2 dan empat Kejaksaan Negeri
Program
Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Ruang Lingkup
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya

Di The Alana Surabaya, Kamis (15/10/2026), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Timur dan Bali 2 (UPP JBTB 2) dengan empat Kejaksaan Negeri di Madura. Kesepakatan itu menjadi dasar pengawalan Datun Madura untuk rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Dr. Abdul Qohar menjelaskan, pendampingan hukum tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan keandalan dan kapasitas pasokan listrik di Pulau Madura. Pengawalan mencakup tahapan perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum serta potensi hambatan dapat diantisipasi.

“Besar harapan kami, kerja sama ini tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga mendukung keberhasilan proyek strategis nasional pada sektor penyediaan ketenagalistrikan, khususnya di wilayah Madura, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Dr. Abdul Qohar.

Pengawalan Datun Madura untuk Proyek SUTT

Penandatanganan dilakukan Manajer UPP JBTB 2 I Made Gita Prawira bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Keterlibatan empat kejaksaan negeri tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendampingan hukum dalam pelaksanaan rencana pembangunan SUTT di wilayah Madura.

Dalam sambutan yang disampaikan, Kajati Jawa Timur menyatakan kesiapan jajarannya memberikan dukungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah preventif serta persuasif disiapkan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kendala yang berpotensi muncul selama tahapan proyek.

Ruang Lingkup Kerja Sama Perdata dan TUN

Kerja sama itu meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang khusus berada dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Ruang lingkup tersebut ditegaskan tidak berkaitan dengan penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus.

Kegiatan itu turut dihadiri General Manager PLN UIP JBTB Hendro Prasetyawan, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP JBTB Dede Mairizal, Plh. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kabag TU, serta para Kepala Seksi Datun Kejati Jatim dan Kejari se-Madura.

Baca berita lain di Hukum