TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
PEMERINTAHAN

Posko Pengawasan di 243 Warung Sumut Diapresiasi Lolly

Posko Pengawasan
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Jumlah
243 warung masyarakat
Lokasi
Sumatera Utara
Narasumber
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty
Waktu
Kamis (8/10/2026)
Kegiatan
Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada

Dari kegiatan Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada yang berlangsung secara daring pada Kamis (8/10/2026), muncul sorotan terhadap 243 warung masyarakat di Sumatera Utara yang dimanfaatkan sebagai Posko Pengawasan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk keterlibatan warga dalam mengawasi proses pemilu.

Lolly Suhenty, anggota Bawaslu, menjelaskan bahwa Bawaslu Sumatera Utara mengembangkan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat. Menurut dia, kesediaan pemilik warung menyediakan ruang memperlihatkan tumbuhnya kesadaran warga untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang bersih.

“Itu sesuatu yang luar biasa menginspirasi. Warga tergerak hatinya untuk mengkontribusikan sumber dayanya sebagai pemilik warung bagi pemilu yang bersih. Ini gerakan yang tidak main-main. Ratusan warung mau dijadikan sebagai Posko Warung Pengawasan,” kata Lolly saat membuka kegiatan tersebut.

Posko Pengawasan Tumbuh dari Inisiatif Warga

Lolly menilai pengawasan partisipatif tidak harus dibatasi oleh bentuk atau program yang sudah ditentukan. Masyarakat dapat menyediakan ruang, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung pengawasan sesuai dengan kreativitas serta kemampuan yang dimiliki.

Ia meminta Bawaslu Sumut dan jajaran lainnya menjaga perkembangan inisiatif tersebut. Selain memfasilitasi keterlibatan warga, jajaran Bawaslu perlu memperkuat jejaring antarkelompok agar berbagai potensi pengawasan yang muncul di komunitas dapat terhubung.

Peran Bawaslu dalam Menguatkan Jejaring

Dalam pengembangan filantropi pengawasan, Lolly menyebut Bawaslu memiliki dua peran, yakni sebagai fasilitator dan konsolidator. Sebagai fasilitator, Bawaslu perlu mendekatkan inisiatif yang telah tumbuh dengan sumber daya yang dibutuhkan.

Sementara itu, peran konsolidator dijalankan dengan mempertemukan berbagai komunitas. Dengan cara tersebut, potensi pengawasan yang tersebar dapat saling terhubung dan diperkuat. “Merekatkan yang jauh, menghubungkan yang berjarak, dan memperkuat yang lemah,” kata Lolly.

Lolly meyakini bertambahnya inisiatif masyarakat akan melahirkan model pengawasan partisipatif yang semakin beragam. Ia berharap kegiatan Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada melahirkan gagasan dan terobosan baru untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat.

Baca berita lain di Politik