MC 100 Persen Jepara Pastikan Jalan Sesuai Aturan

“Pendampingan JPN bersifat preventif untuk memastikan seluruh proses serah terima mengikuti aturan pengadaan pemerintah,” kata Hengky Firmansyah setelah MC 100 Persen di ruas jalan Mayong-Pancur, Jepara, Senin, 5 Oktober 2026. Pemeriksaan itu dilakukan Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Jepara bersama Tim Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

MC 100 Persen tersebut merupakan bagian dari pendampingan hukum atau legal assistance terhadap pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah. Pendampingan diarahkan untuk memastikan proses pekerjaan hingga serah terima hasil berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan bersama untuk menjaga ketertiban pelaksanaan dan penyelesaian administrasi pekerjaan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada paket konsolidasi pemeliharaan Jalan Mayong-Pancur. MC 100 Persen menjadi pemeriksaan bersama atas pekerjaan yang telah dikerjakan di lapangan. Tim mencocokkan pelaksanaan fisik dengan dokumen pekerjaan sebelum proses serah terima dan penyelesaian administrasi dilanjutkan.

MC 100 Persen sebagai pemeriksaan lapangan

Hengky, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jepara, menjelaskan bahwa pendampingan hukum diberikan dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah. Pendampingan itu diarahkan pada pencegahan persoalan hukum sejak pekerjaan berjalan sampai hasilnya diserahterimakan.

Menurut dia, MC 100 Persen penting untuk melihat kecocokan antara hasil pekerjaan dan keadaan sebenarnya. Pemeriksaan lapangan juga menjadi dasar dalam menuntaskan administrasi pekerjaan serta menghitung pembayaran akhir berdasarkan pekerjaan yang benar-benar terealisasi.

Jaksa Pengacara Negara menjalankan fungsi pendampingan, sedangkan kontraktor pelaksana tetap memikul tanggung jawab atas hasil pekerjaan. Jika kerusakan muncul selama masa pemeliharaan, kontraktor wajib memperbaikinya sesuai ketentuan dan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak.

“Mendorong kontraktor pelaksana untuk tetap bertanggung jawab melakukan perbaikan atas kerusakan yang muncul selama masa pemeliharaan sesuai ketentuan jangka waktu dalam kontrak,” ujar Hengky. Pernyataan itu disampaikan setelah pemeriksaan di ruas Mayong-Pancur.

Pembayaran akhir mengikuti realisasi

Selain mutu fisik, perhatian dalam pendampingan mencakup pencairan pembayaran akhir. Hengky mengatakan pembayaran 100 persen harus bertumpu pada realisasi fisik yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan itu diperlukan untuk mencegah kelebihan bayar yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau negara.

Pelaksanaan MC 100 Persen juga berkaitan dengan besarnya program infrastruktur jalan yang sedang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Jepara. Pada 2026, alokasi bidang jalan dan jembatan tercatat sekitar Rp210,32 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten.

Program penanganan jalan pada tahun yang sama mencakup 52 ruas di sejumlah wilayah Jepara. Pekerjaannya meliputi pemeliharaan serta peningkatan kualitas jalan. Pemerintah daerah juga mengalokasikan sekitar Rp168,04 miliar untuk pemeliharaan berkala, sekitar Rp24,08 miliar untuk pembangunan jalan, dan sekitar Rp9 miliar untuk rehabilitasi jembatan.

Cakupan pekerjaan itu membuat pemeriksaan volume, kualitas, dan realisasi menjadi bagian penting dalam pengawasan. Penyelesaian fisik perlu berjalan seiring dengan pertanggungjawaban administrasi. Pemeriksaan bersama JPN dan Tim Bina Marga DPUPR Jepara menjadi bagian dari proses tersebut pada paket Mayong-Pancur.

Penanganan jalan di wilayah Mayong

Data Pemerintah Kabupaten Jepara mencatat 421,84 kilometer jalan pada 146 ruas telah tertangani selama 2025. Sekitar 355 kilometer di antaranya merupakan pemeliharaan, sedangkan 66,84 kilometer berupa peningkatan kualitas jalan. Angka itu menjadi bagian dari konteks penanganan infrastruktur yang berlanjut pada 2026.

Di Kecamatan Mayong, data kondisi jalan 2023 menunjukkan panjang ruas sekitar 59,52 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 17,84 kilometer masuk kategori kondisi tidak mantap. Pada 2026, paket pemeliharaan Mayong-Pancur menjadi salah satu pekerjaan yang diperiksa melalui MC 100 Persen.

Ruas lain di kawasan tersebut juga mendapat penanganan. Paket Jalan Pancur-Kedawung mencakup ruas Mayong-Jebol, Jebol-Datar, dan Datar-Pancur dengan total panjang penanganan sekitar 1,2 kilometer. Pekerjaan itu memakai konstruksi aspal dua lapis, yakni AC-BC dan aspal Buton.

Pemerintah Kabupaten Jepara juga menangani akses menuju Desa Tempur di Kecamatan Keling dengan anggaran sekitar Rp4,9 miliar. Pekerjaan di ruas tersebut meliputi pengaspalan hotmix, pelebaran, serta beton pada beberapa tikungan yang curam dan tajam. Data itu memperlihatkan luasnya pekerjaan jalan yang memerlukan pengawasan.

Hengky menegaskan pendampingan hukum tidak menghapus kewajiban pelaksana pekerjaan. Kontraktor tetap harus memenuhi ketentuan masa pemeliharaan, termasuk memperbaiki kerusakan yang ditemukan dalam periode kontrak. Pada paket Mayong-Pancur, pemeriksaan 5 Oktober 2026 menjadi bagian dari proses serah terima, administrasi, dan pembayaran akhir.