Akses Silon Tak Dimiliki Bawaslu, Ungkap Rahmat Bagja

Sidang PHPU di Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam, berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Dalam sidang itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkap lembaganya tidak memiliki akses Silon untuk masuk dan memeriksa data pencalonan peserta Pemilu Presiden 2024. Keterangan tersebut disampaikan saat sidang membahas proses pemeriksaan dokumen pencalonan.

Bagja mengatakan, Bawaslu hanya dapat membaca syarat calon dan syarat pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Namun, lembaganya tidak diberi akses Silon untuk login sehingga tidak dapat mengakses dokumen, termasuk memverifikasi ijazah calon presiden dan wakil presiden. Kondisi ini membuat akses Bawaslu terbatas pada pembacaan syarat, bukan pemeriksaan dokumen secara langsung.

Rahmat Bagja jelaskan keterbatasan akses Silon

“Kami (Bawaslu) tidak tahu ijazah ini apa dan bagaimana. Bukan hanya satu orang, semua calon kami tidak tahu,” kata Bagja dalam persidangan tersebut.

Ia juga menyebut tim pengawas Bawaslu ditolak KPU ketika hendak mendokumentasikan berkas fisik syarat pencalonan dan syarat calon. Bawaslu, kata dia, pernah memprotes kondisi itu, tetapi tim KPU meminta lembaganya melihat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Jadi, pada saat itu, sampai dengan berakhirnya seluruh penetapan, kami tidak bisa melihat semua (dokumen syarat calon dan pencalonan),” ujar Bagja.

Persoalan verifikasi disebut berlangsung sejak 2017

Menurut Bagja, persoalan akses Silon tersebut juga terjadi saat Pemilu Legislatif. Bawaslu telah mengimbau KPU dan sempat dijanjikan akses akan dibuka. Ia menyebut permintaan akses verifikasi dokumen pendaftaran pernah disampaikan saat proses berlangsung di Hotel Borobudur.

Namun, ketika verifikasi pencalonan berlangsung di Hotel Grand Melia Jakarta, peserta wajib menggunakan kartu identitas dan dilarang membawa telepon seluler, tas, serta alat elektronik lain. Bagja mengatakan kondisi itu membuat tim Bawaslu hanya dapat melihat dokumen tanpa melakukan pendokumentasian.

Bagja menyebut masalah tersebut sudah muncul sejak dirinya menjabat Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu periode 2017-2022. Bawaslu pernah mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dan DKPP, tetapi keduanya menolak permohonan tersebut dengan alasan masing-masing.

Dalam sidang, Bagja juga mempersoalkan kemunculan Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU pencalonan. Ia mengatakan pasal itu tidak muncul saat uji publik dan pembahasan rapat dengar pendapat di DPR, tetapi muncul ketika harmonisasi. Bawaslu kemudian mengeluarkan nota dinas kepada KPU agar syarat calon disesuaikan dengan undang-undang.

Baca berita lain di Politik