Desa Digital Jepara Dorong Layanan Warga Lebih Cepat

Desa Digital dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jepara di Balai Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kamis (1/10/2026). Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar hadir mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dalam kegiatan yang menjadi bagian dari Lokus Pilot Project Tahun 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

“Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal untuk berkembang,” ujar Muhammad Ibnu Hajar, yang akrab disapa Gus Hajar. Ia menyebut pengembangan Desa Digital sebagai bagian dari arah pembangunan Jepara MULUS.

Desa Digital ditempatkan dalam tata kelola desa

Menurut Gus Hajar, digitalisasi tidak cukup dipahami sebagai cara mengikuti perubahan zaman. Teknologi harus memberi pengaruh langsung terhadap efektivitas kerja pemerintahan desa, kemudahan pengurusan administrasi, serta keterbukaan informasi publik. Karena itu, Desa Digital diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan sehari-hari yang dirasakan warga.

Pencanangan itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara Ali Hidayat, Kepala Dinsospermades Muh Ali, Kepala Diskominfo Budhi Sulistyawan, unsur Forkopimcam, serta para petinggi desa se-Kecamatan Keling. Kehadiran unsur pemerintahan tersebut menandai dukungan lintas perangkat terhadap pengembangan layanan berbasis teknologi di desa.

Program tersebut juga mendukung visi “MULUS Birokrasinya” melalui tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berorientasi pada masyarakat. Pemerintah desa didorong mengoptimalkan teknologi dalam berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih panjang. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memangkas proses pelayanan sehingga masyarakat memperoleh layanan secara lebih praktis.

Penguatan Desa Digital di Jepara dilakukan melalui pencanangan dan pendampingan pada desa yang menjadi lokus pilot project. Pendampingan tersebut digunakan untuk memetakan kondisi masing-masing wilayah, kebutuhan pengembangan, serta langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan desa.

Penilaian Desa Digital mencakup 32 desa

Pada 2026, Penilaian Klasifikasi Digital Pemerintah Desa dilakukan terhadap 32 desa yang menjadi lokus pilot project. Penilaian ini melanjutkan kegiatan serupa pada 2024 yang mencakup 11 desa. Perkembangan setiap wilayah dipetakan agar kebutuhan penguatan teknologi dapat ditentukan secara bertahap.

Dalam penilaian sebelumnya, Desa Tegalsambi dan Desa Kelet masuk kategori Digital. Klasifikasi pemerintah desa dibagi dalam empat tingkatan, yaitu Inisiasi, Berkembang, Maju, dan Digital. Penentuan tingkat tersebut mempertimbangkan kesiapan serta kemampuan desa dalam menggunakan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Empat aspek yang diperhatikan meliputi infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Keempat aspek itu digunakan untuk melihat sejauh mana transformasi berjalan. Pendampingan diberikan kepada desa dalam lokus pilot project untuk memetakan kondisi, kebutuhan pengembangan, dan langkah perbaikan yang diperlukan.

Penilaian klasifikasi tersebut menjadi gambaran perkembangan penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Jepara. Setiap tingkatan menunjukkan kesiapan dan kemampuan desa dalam memanfaatkan teknologi, sehingga hasil pemetaan dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pengembangan layanan pada tahap berikutnya.

Kelet mengembangkan layanan Desa Digital

Desa Kelet menjadi salah satu contoh penerapan Desa Digital dalam pelayanan masyarakat. Desa tersebut mengembangkan layanan administrasi kependudukan melalui Kumisku, menyediakan 54 jenis surat melalui Sistem Informasi Desa atau SID, serta mengelola surat dinas menggunakan aplikasi SRIKANDI. Pelayanan itu terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik atau TTE.

Pemanfaatan sistem tersebut ditujukan untuk menyederhanakan pekerjaan administrasi pemerintahan desa. Warga memperoleh akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan administrasi, sementara pemerintah desa memiliki dukungan untuk bekerja lebih efektif. Pengalaman Kelet menjadi salah satu gambaran penerapan teknologi di tingkat pemerintahan desa.

Layanan administrasi di Desa Kelet dikembangkan dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi. Penyediaan berbagai jenis surat melalui SID, layanan kependudukan melalui Kumisku, dan penggunaan SRIKANDI menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan administrasi pemerintahan desa.

Gus Hajar mendorong 32 desa dalam lokus pilot project menggunakan pendampingan sebagai peta jalan pengembangan Desa Digital. Ia juga meminta masyarakat terlibat dalam proses tersebut dengan pemanfaatan teknologi yang bijak, aman, dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Dalam kegiatan itu, Gus Hajar menyapa warga melalui Zoom Meeting dan berbincang dengan Fani, salah seorang pedagang di Pasar Kelet. Fani menyampaikan bahwa pelayanan yang diterimanya terasa lebih mudah dan cepat. “Digitalisasi harus hadir untuk memudahkan pekerjaan pemerintah desa dan yang paling utama, memudahkan masyarakat,” kata Gus Hajar.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana pemanfaatan teknologi dapat membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Jepara berharap pencanangan Desa Digital dapat mendorong semakin banyak desa mengembangkan pelayanan berbasis teknologi.

Praktik yang telah berjalan di sejumlah desa diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa lainnya. Melalui pengembangan tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, terbuka, dan efisien. Transformasi digital diharapkan tidak berhenti pada penggunaan aplikasi, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.