Kesiapsiagaan Banjir Disiapkan untuk 32 Desa Rembang

Kesiapsiagaan banjir ditingkatkan di 32 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Rembang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengadakan sosialisasi Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Banyukuwung pada Selasa (10/9).

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di jalur pantura itu membahas langkah-langkah yang perlu diambil masyarakat jika terjadi keruntuhan bendungan. RTD disusun sebagai pedoman tindakan dalam keadaan darurat, termasuk untuk menghadapi potensi banjir bandang yang dapat berdampak hingga ke hilir sungai.

Kesiapsiagaan banjir melalui rencana darurat

Bendungan Banyukuwung berada di Kecamatan Sulang dan Sumber. Bendungan tersebut dibangun untuk pengendalian banjir, pengairan, dan irigasi, lalu diresmikan pada 1996. Di samping manfaatnya bagi wilayah sekitar, bendungan itu memiliki potensi ancaman bencana apabila mengalami keruntuhan.

Ketua Tim Pelaksana Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pemali Juana, Pontjo Witjaksono Arif Rachmanto, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terburuk.

“Ini bukan berarti bendungan Banyukuwung akan mengalami keruntuhan, tetapi ini merupakan upaya kita dalam rangka mitigasi terburuk,” kata Pontjo.

Wilayah yang masuk dalam RTD Banyukuwung

RTD Bendungan Banyukuwung mencakup Desa Sukorejo, Tlogtunggal, dan Bogorejo di Kecamatan Sumber, serta Desa Karangsari di Kecamatan Sulang. Di Kecamatan Kaliori, wilayah yang tercakup meliputi Gunungsari, Kuangsan, Banggi, Sendangagung, Pengkol, Sidomulyo, Babadan, Bogoharjo, Dresi Wetan, Sambiyan, Karangsekar, Banyudono, Pantiharjo, Dresi Kulon, Purworejo, Tasikharjo, Mojowarno, Tambakagung, dan Tunggulsari.

Sementara itu, wilayah Kecamatan Rembang yang masuk dalam RTD adalah Desa Pulo, Waru, Sumberjo, Magersari, Tasikagung, Tanjungsari, Pacar, Gegunung Wetan, dan Gegunung Kulon.

Pontjo menjelaskan, RTD tersebut disiapkan untuk diimplementasikan BPBD Rembang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Daerah (Perda). Dokumen itu berlaku selama lima tahun dan akan diperbarui oleh BBWS Pemali Juana setiap lima tahun.

Kepala BPBD Rembang, Sri Jarwati, menekankan pentingnya pengawasan, evaluasi, dan kolaborasi warga di daerah yang rentan terdampak banjir. “Kami berharap bahwa terkait dengan evaluasi, konsep, dan lain sebagainya untuk pengamanan bendungan-bendungan di Kabupaten Rembang semakin ditingkatkan,” ujarnya.

Baca berita lain di Rembang