Badko TPQ Purbalingga Dikukuhkan Setelah Vakum

Badko TPQ Purbalingga kembali dikukuhkan setelah kepengurusannya vakum hampir 10 tahun. Pengukuhan ketua dan pengurus Badko TPQ tingkat kecamatan se-Kabupaten Purbalingga dilakukan Wakil Ketua I Badko TPQ Provinsi Jawa Tengah Muhammad Fauzan, didampingi Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dalam Musyawarah Daerah TPQ Purbalingga di Pendopo Cahyana, Sabtu (7/3).

Ketua panitia Musda Badko TPQ Purbalingga, Syarif Hidayat, mengatakan musyawarah tersebut digelar atas desakan pengurus Badko TPQ di kecamatan. Menurut dia, kepengurusan tingkat kabupaten tidak pernah berkumpul sejak dilantik, sementara aktivitas Badko TPQ di kecamatan terus berkembang.

Kepengurusan Badko TPQ Purbalingga Dibentuk

Syarif menyebut kondisi itu membuat pengurus di tingkat kecamatan kebingungan ketika menghadapi persoalan. Atas desakan tersebut, ia meminta izin kepada ketua Badko TPQ Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Musda. Agenda utamanya adalah membentuk kepengurusan baru untuk periode 2020-2024.

Muhammad Fauzan mengatakan perkembangan TPQ di Jawa Tengah terus meningkat. Ia menyebut sedikitnya terdapat 140.000 TPQ di provinsi tersebut dan jumlahnya masih bertambah. Menurut Fauzan, organisasi yang besar perlu dikelola dengan baik agar tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatannya.

Fauzan menjelaskan TPQ berperan sebagai pendidikan pelengkap Al Quran ketika orang tua dan sekolah memiliki keterbatasan waktu. Karena kegiatan TPQ berlangsung sekitar satu jam, pengurus diminta semakin kreatif menghadapi perkembangan teknologi.

Dukungan Pemerintah untuk Pengurus Kecamatan

Fauzan mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan perhatian kepada TPQ selama dua tahun terakhir, antara lain melalui pemberian honor bagi ustadz dan ustadzah. Badko TPQ tingkat kecamatan diharapkan membina kepengurusan di tingkat kelurahan dan desa, terutama dalam pengurusan izin operasional yang menjadi salah satu syarat memperoleh bantuan pemerintah.

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menyambut baik pelaksanaan Musda karena kepengurusan Badko TPQ Purbalingga sudah lama vakum. Ia mengatakan pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan sebelumnya telah menyampaikan rencana reorganisasi kepengurusan.

Dyah meminta pengurus yang terbentuk bersinergi dengan pemerintah daerah agar program Badko TPQ berjalan. Ia juga menyatakan akan menyisihkan anggaran dalam APBD Perubahan 2020 untuk mendukung Badko TPQ kabupaten dan kecamatan. Dukungan itu diarahkan untuk membantu mewujudkan Purbalingga sebagai Kabupaten Bebas Buta Huruf Al Quran.

Baca berita lain di Purbalingga