Bebas Denda PBB 2025 Dongkrak Pembayaran Warga Batang

Program Bebas Denda PBB 2025 di Kabupaten Batang meningkatkan respons warga terhadap pembayaran pajak. Kebijakan yang digulirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batang itu berlaku pada 1-30 November 2025, bertepatan dengan HUT Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada tim sosialisasi. Saat berada di Kantor Samsat, tim BPKAD didatangi warga yang berhenti untuk menanyakan program sekaligus kemungkinan melakukan pembayaran.

Bebas Denda PBB mendorong warga membayar

Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPKAD Batang Anisah mengatakan, penghapusan denda biasanya dilakukan pada momen besar, seperti ulang tahun Batang atau HUT RI. Tahun ini, kebijakan tersebut dikaitkan dengan HUT Korpri.

“Sebenarnya pemutihan denda ini biasa dilakukan pada momen besar seperti ulang tahun Batang atau HUT RI. Kali ini kami manfaatkan HUT Korpri, dan ternyata respons masyarakat cukup besar,” kata Anisah saat ditemui di kantornya, Jumat (21/11/2025).

Melalui program Bebas Denda PBB, seluruh denda untuk tahun-tahun sebelum 2025 dihapus. Wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajaknya. Menurut Anisah, kebijakan ini juga menjadi ruang edukasi agar warga membayar tepat waktu dan tidak lagi takut mendatangi loket karena denda yang menumpuk.

Program menyasar dua kelompok wajib pajak

Anisah menyebut kenaikan pembayaran terlihat di berbagai titik layanan. Warga yang sebelumnya enggan datang karena memiliki denda bertahun-tahun mulai berinisiatif membayar setelah mengetahui adanya pemutihan menyeluruh.

Program ini menyasar wajib pajak yang sebenarnya patuh tetapi lupa atau lalai membayar, serta warga yang sudah lama tidak taat dan terbebani denda. Masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, antara lain petani, pedagang, pegawai desa, dan aparatur sipil negara.

Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran BPKPAD Batang Prasetya Bima Baskara mengatakan antusiasme sudah terlihat sejak hari pertama sosialisasi. Warga banyak menanyakan tempat pembayaran dan menyatakan keinginan melunasi pajak.

Perpanjangan program setelah 30 November 2025 masih belum dipastikan. Anisah mengatakan kemungkinan itu terbuka, tetapi hingga Jumat (21/11/2025) belum ada arahan mengenai perpanjangan Bebas Denda PBB 2025.

Baca berita lain di Batang