TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
BATANG

Keterbukaan Informasi Batang Diatur Lewat Sosialisasi

keterbukaan informasi
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Rabu (28/8/2024)
Lokasi
Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang
Peserta
47 PPID Pelaksana dan Pemerintah Desa
Pelaksana
Diskominfo Batang
Narasumber
Lani Dwi Rejeki dan Triossy Juniarto

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batang menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (28/8/2024). Kegiatan ini diikuti 47 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Pemerintah Desa di Kabupaten Batang.

Aturan akses data publik

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyegarkan pemahaman mengenai aturan keterbukaan informasi publik. Layanan informasi dari PPID Pelaksana dan Pemerintah Desa kepada masyarakat perlu memiliki mekanisme yang sesuai ketentuan.

Lani menyebut ada pihak luar yang meminta atau mengakses data rahasia, padahal informasi tersebut tidak boleh dibuka karena dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu, kategori informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan perlu diatur berdasarkan peraturan komisi informasi.

Diskominfo Batang perbaiki layanan informasi

Kepala Diskominfo Batang Triossy Juniarto menyampaikan, sosialisasi itu bertujuan meningkatkan kualitas layanan informasi pada organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa. Perbaikan dilakukan dengan memperbanyak informasi yang disediakan serta diumumkan secara luring dan daring.

Triossy menjelaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur informasi yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses pemohon karena biasanya menyangkut data rahasia.

Ia menambahkan, aturan mengenai informasi yang dikecualikan antara PPID Utama dan badan publik harus sama. Penyeragaman tersebut diperlukan agar ketentuan tidak berbeda-beda antar-PPID.

Baca berita lain di Batang