TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
PURBALINGGA

Zakat ASN Purbalingga Berpotensi Rp 11 Miliar

zakat ASN
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Potensi
Rp 11 miliar dalam setahun
Realisasi
Sekitar Rp 4 miliar
Besaran
2,5% dari gaji
Mulai Efektif
Desember 2020

Zakat ASN di Kabupaten Purbalingga diperkirakan bisa mencapai Rp 11 miliar dalam setahun jika seluruh aparatur membayar zakat penghasilan. Berdasarkan data Baznas Kabupaten Purbalingga, realisasi zakat saat ini baru sekitar Rp 4 miliar.

Potensi zakat ASN dan kewajiban 2,5 persen

Hal itu disampaikan Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana saat memberi pengarahan kepada bendahara dan sekretaris organisasi perangkat daerah terkait zakat penghasilan ASN di Pendopo Dipokusumo, Kamis (26/11).

Sarwa mengatakan pembayaran zakat tidak dipaksakan. Namun, ASN yang tidak sanggup membayar atau memotong penghasilannya untuk zakat diminta membuat surat pernyataan. Ia menyebut zakat berkaitan dengan tanggung jawab keagamaan, bukan kepentingan pribadi pejabat atau Ketua Baznas.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 451.12/21421 tanggal 17 November 2020 tentang pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) serta pengelolaan zakat ASN, pegawai, dan karyawan. Pengumpulan zakat ditargetkan mulai efektif pada Desember 2020 dengan besaran 2,5 persen dari gaji melalui UPZ di masing-masing instansi.

UPZ menyerahkan zakat kepada Baznas

Surat edaran itu mengatur seluruh zakat yang terkumpul di UPZ diserahkan kepada Baznas. Selanjutnya, Baznas dapat mengembalikan maksimal 70 persen kepada UPZ untuk dikelola secara mandiri, antara lain bagi kebutuhan sosial, pegawai internal, atau bantuan bagi anggota yang membutuhkan.

Ketua Baznas Kabupaten Purbalingga Chumaidi mengatakan Baznas bertugas menampung dan mengelola zakat sesuai aturan. UPZ juga dapat menyerahkan seluruh zakat kepada Baznas agar pengelolaannya dilakukan lembaga tersebut. Jika ada keluarga internal instansi yang berhak menerima zakat, pengajuan dapat disampaikan kepada Baznas.

Menurut Chumaidi, penyaluran zakat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan sehingga perlu memuat kegiatan produktif. Bentuknya antara lain pelatihan bisnis, modal peternakan, dan modal usaha mikro, kecil, dan menengah.

Baca berita lain di Purbalingga