Uji Tera Jangkau Pasar Desa dan UKM

Pemkab Rembang akan memperluas uji tera dan tera ulang hingga ke pasar desa serta pelaku usaha kecil menengah (UKM). Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memastikan alat ukur yang dipakai dalam transaksi sesuai ketentuan.

Uji tera melibatkan lintas sektor

Kepala Perdagangan Koperasi dan UMKM Rembang, Mochammad Mahfudz, mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait. Kerja sama itu ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan uji tera dan memudahkan upaya mewujudkan Kabupaten Rembang yang tertib ukur.

“Kami undang temen-temen dari lintas sektoral untuk ikut membantu kami bersosialisasi. Kemudian membantu kami di wilayah binaan temen-temen, misalnya pasar desa yang menjadi binaan Dinpermades,” kata Mahfudz saat uji tera dan tera ulang di kompleks kantor PT.RBSJ, Selasa (18/1/2022).

Perusahaan terancam pidana jika menolak

Mahfudz menyebut kendala perusahaan yang enggan menjalani uji tera akan ditindak dengan melibatkan Satpol PP. Perusahaan yang menolak uji tera atau tera ulang terancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Metrologi Legal.

“Kita punya wewenang agar mereka mau menaati, bahkan di undang-undang Metrologi Legal ada pasal-pasal yang mencantumkan ancaman pidana apabila pemanfaatan alat ukur tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Saat ini terdapat 13.457 unit alat ukur yang terdata secara resmi. Jumlah tersebut belum mencakup alat ukur milik pedagang di pasar desa dan pelaku UKM. Jenisnya meliputi alat timbang, timbang elektronik, timbang pegas, dacin, hingga alat ukur di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurut Mahfudz, alat ukur yang akurat membuat aktivitas jual beli berjalan sehat sehingga konsumen tidak dirugikan.

Baca berita lain di Rembang