Fakta Kunci
Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap menjamin suplai listrik BJBS ketika Bandara Jenderal Besar Soedirman beroperasi pada Mei 2020. Kesiapan itu disampaikan Manager PLN UP 3 Banyumas Armunanto dalam Multi Stakeholder Forum 2019 di Gedung Andrawina, Kompleks Hotel Owabong, Purbalingga, Selasa (8/10/2019).
Armunanto mengatakan PLN berkomitmen menyediakan pasokan listrik bagi bandara yang sedang dibangun tersebut. Menurut dia, BJBS membutuhkan daya besar sehingga kelancaran pasokan harus dijaga agar tidak mengalami pemadaman.
Suplai listrik BJBS didukung surplus daya
“BJBS pasti butuh pasokan listrik yang besar. Kami siap untuk hal tersebut dan menjamin kelancaran pasokan tanpa mengalami blackout,” kata Armunanto.
Ia menyebut penggunaan listrik di Purbalingga saat ini berada di angka 34 persen atau 54 Mega Watt. Di sisi lain, PLN mencatat surplus 107 Mega Watt. Kondisi itu, menurut Armunanto, menjamin ketersediaan daya ketika BJBS mulai beroperasi.
PLN juga terus meningkatkan kualitas penyaluran dan melakukan perawatan untuk menjaga ketersediaan listrik di Purbalingga. “Kita itu surplus banyak. Sehingga kami optimis bisa menyuplai ketersediaan listrik untuk sektor-sektor besar,” ujarnya.
Dukungan untuk industri dan pariwisata
Armunanto mengatakan pelayanan bagi sektor besar perlu diutamakan karena Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberi perhatian pada industri dan pariwisata. PLN ingin menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung program-program strategis yang dicanangkan.
Ia juga menyampaikan penilaian Bank Indonesia terhadap ketersediaan listrik di setiap gardu induk. Menurut dia, perkembangan investasi dan pembangunan daerah turut dilihat dari kelancaran pasokan listrik di sekitar gardu induk.
Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Purbalingga, Agus Winarno, membenarkan adanya surplus listrik. Ia menyebut kondisi itu turut dipengaruhi penghematan penggunaan listrik rumah tangga serta semakin banyaknya instansi yang memasang panel surya.
Agus juga menyampaikan terima kasih kepada PLN atas kerja sama dengan pemerintah kabupaten. Sebanyak 9 persen pajak dari penerimaan PLN atas pembayaran pelanggan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk menutup biaya operasional penerangan jalan di Kabupaten Purbalingga.
Baca berita lain di Purbalingga